JOMBANG, KabarJombang.com – Indikasi adanya pengendapan Dana Desa (DD) di bank milik Pemerintah Daerah Jombang, disikapi serius oleh Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (Projo) setempat. Tak tanggung-tanggung, permasalahan ini langsung dilaporkan ke Kementerian Desa dan Presiden Joko Widodo.
“Saya beserta sejumlah pengurus Projo Jawa Timur berangkat ke Jakarta guna menindaklanjuti temuan ini,” kataKetua DPC Projo Jombang, Joko Fatah Rochim, Rabu (15/1/2020) via telepon selular.
Dia mengatakan, temuan indikasi pengendapan uang negara dengan modus Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), bermula dari adanya keluhan Kepala Desa akan molornya pencairan DD tahap tiga.
“Penelusuran kami, ada indikasi big design agar DD tahap tiga dicairkan mepet pada akhir tahun anggaran,” tambah dia.
Imbasnya, menurut Fatah panggilan akrab Joko Fatah Rochim, dari 40 persen DD tahap tiga yang dicairkan pemerintah pusat, hanya sekitar 10 persen yang bisa dicairkan. Sisa 30 persen atau sekitar Rp 109 miliar itulah yang menurut pria berdarah madura ini, ngendon di Bank Jombang dalam bentuk Silpa Desa.
“Meski sudah masuk direkening desa masing-masing, tapi keberadaan uangnya tetap berada di Bank Jombang. Sehingga ditengarai uang ini bisa diputar untuk ragam kegiatan. Salah satunya pinjaman kredit dengan SK sebagai agunan,” ungkap dia lebih lanjut.
Sejumlah data pendukung berhasil didapatkan DPC Projo Jombang dilapangan. Dari mepetnya pencairan, peralihan dana dari bank Jatim ke bank Jombang, hingga penyusunan LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintah desa) akhir masa jabatan kepala desa yang menurut Fatah, banyak dimanipulasi. Permasalahan inilah yang bakal disampaikan langsung ke Kementrian Desa untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo.
“Sebagian besar Desa belum membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) karena posisi keuangan banyak yang di-Silpa-kan, tapi Pemkab melaporkan kalau semua desa membuat LPPD, kan gak masuk akal. Projo Jombang sudah kantongi bukti-bukti dan saat ini sedang dibawa ke Jakarta untuk dilaporkan,” ulas dia memungkasi.
