BANDAR KEDUNGMULYO, KabarJombang.com- Terkait pengajuan penghapusan hutang PBB (Pakak Bumi Bangunan) yang ditolak kepala desa se Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang. Kepada KabarJombang.com, Camat Bandar Kedungmulyo, Hariyanto, menjelaskan.
Menurut Hariyanto, apa yang sampaikan ke kepala desa se Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang, untuk menanda tangani surat pengajuan penghapusan hutang PBB adalah hasil rapat dengan pihak Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Jombang.
“Apa yang saya sampaikan ke kepala desa adalah hasil dari dengan Bapenda,”ujar Hariyanto Selasa (20/6/2023).
Dikatakan Hariyanto, jika para kepala desa di Bandar Kedungmulyo, ingin bertemu langsung dengan Bapenda, pihaknya menfasilitasinya. “Insya Allah Rabu (21/6/2023) besok, Bapenda akan menemui para kepala desa saat konferensi di Desa Barongsawahan,”kata Hariyanto.
Saat ditanya kenapa jika PBB belum lunas tapi bantuan ke desa seperti ADD dan DD tidak terkendala dan selalu cair? Hariyanto juga mengaku tidak tahu.
“Itu biar Bapenda yang menjelaskan, karena saya hanya menyampaikan hasil rapat ke kepala desa. Tentang jumlahnya pun saya tidak tahu persis. Ya kita tunggu besok saja apa yang disampaikan Bependa ke kepala desa,”pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kepala desa se Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang, menolak tanda tangan pengajuan penghapusan hutang PBB dari tahun 2022 hingga 2012. Pasalnya mereka tidak punya hutang PBB. Menurutnya, jika mereka mengajukan penghapusan hutang PBB sama halnya sebagai pengakuan punya hutang.
“Kami tidak akan mau tanda tangan surat pengajuan penghapusan hutang PBB itu. Kalau kami tanda tangan, sama saja sebagai pengakuan punya hutang, sementara kami tidak punya hutang. Karena itu, kami ingin tahu penjelasan yang detail terkait itu, “ujar Koordinator kepala desa se Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Zainal Arifin yang juga Kades Bandar Kedungmulyo itu, kepada KabarJombang.com.
