JAKARTA, KabarJombang.com – Puluhan ribu anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Rabu (25/1/2023) menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto Jakarta.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Komarudin mengatakan, sekitar lima ribu orang sudah berkumpul di depan gedung DPR sehingga polisi melakukan penutupan jalan di depan gedung dewan.
“Kalau dari pemberitahuan sampai 100 ribu,” ujarnya, Rabu, (25/1/ 2023).
Massa berkumpul di depan komplek parlemen mulai pukul 08.00. Ribuan perangkat desa itu menggunakan seragam dinas warna coklat muda.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menginformasikan telah dilakukan pengalihan arus .. Langkah ini agar masyarakat menghindari titik kemacetan dari titik demo tersebut.
“Alih arus dilaksanakan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 08.00 sampai dengan selesai. Masyarakat menuju sekitar gedung DPR-MPR agar mencari jalan alternatif lain,” tulis dari akun Instagram @tmcpoldametro Rabu (25/1/2023) hari ini.
Berikut daftar pengalihan lalu lintasnya:
- Arus dari Jalan Gatot Subroto Arah gedung DPR-MPR di belokkan kiri ke Jalan Gerbang Pemuda.
- Arus dari Jalan Gerbrang Pemuda arah gedung DPR-MPR diputar balik di kolong layang layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda.
- Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di Offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.
- Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan Jalan Tentara Pelajar.
- Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika diluruskan ke Jalan Gelora.
- Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelok ke kiri Jalan Asia Afrika.
- Arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda ditutup diluruskan arah Semanggi.
- Apabila terjadi kepadatan bus di pintu 10 yang akan parkir di GBK, maka sebelum Simpang Susun Semanggi dibelokkan ke kiri arah Bundaran Senayan dan diarahkan masuk melalui Pintu 7 GBK.
Pekan lalu, ribuan kepala desa juga demo di depan DPR pada 17 Januari 2023. Demo itu menyebabkan kemacetan panjang.
Sebelumnya, ribuan kepala desa se – Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (17/1/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
