JAKARTA, KabarJombang.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim membantah telah menggoda kepala desa (kades) dengan perpanjangan masa jabatan.
Sebelumnya, tudingan itu dilontarkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi), Asri Anas.
Ia menyebut Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Halim menggoda para kades.
“Kepala desa itu punya independensi yang kuat, enggak mungkin dia bisa digoda. Enggak mungkin, enggak mungkin,” kata Gus Halim kepada, Kamis (26/1/2023).
Gus Halim mengklaim, kades memiliki independensi yang kuat. Ketika dipengaruhi dari atas mengenai persoalan tertentu, mereka akan menolak.
Menurutnya, para kades merupakan figur yang kokoh, independen, dan tokoh elektoral yang menjabat karena dipilih masyarakat, bukan ditunjuk pihak di struktur yang lebih tinggi.
“Kalau ada upaya-upaya untuk mempengaruhi dari atas, itu mereka bilang, kita enggak (diberi) makan kamu kok, aku tidak dipilih oleh kamu kok, aku dipilih oleh rakyatku,” ujarnya.
Gus Halim menyebut, dengan karakteristik itu, para kades tidak mungkin bisa digoda. Mereka bertolak pada kepentingan masyarakat desa.
Karena itu, ia memandang kades memiliki independensi dan kemandirian yang tinggi.
“Jadi enggak mungkin mereka bisa digoda-goda itu, enggak paham psikologi kepala desa,” ujarnya.
Sebelumnya, ribuan kepala desa berunjuk rasa di DPR RI pada Selasa (17/1/2023). Mereka menuntut masa jabatannya diperpanjang 9 tahun.
Para kades itu mendesak ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membatasi masa jabatan mereka hanya 6 tahun dan bisa mencalonkan diri 3 periode direvisi.
Ketua MPO Apdesi Asri Anas menyebut PDI P, PKB, dan Mendes PDTT menggoda para kades dengan perpanjangan masa jabatan.
Hal itu dilakukan untuk menuai suara parpol di Pemilu 2024.
“Mohon maaf saya sebut saja dari PDI dan PKB kalau reses tiba-tiba bicara kira-kira begini, menurut kalian bagus enggak kalau masa jabatan itu dipanjangkan jadi 9 tahun?” kata Anas saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (22/1/2023).
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah juga membantah klaim Anas. Menurutnya, pernyataan itu merupakan tudingan serius dan fitnah.
Menurutnya, pernyataan Anas juga merupakan tuduhan bahwa demo para kades tidak murni aspirasi mereka.
“Saya kira ini tuduhan yang sangat serius, sebab sudah menyebut nama Pak Sekjen dan PDI Perjuangan. Sebaiknya jangan gampang melemparkan fitnah ke ruang publik,” ujar Said saat dimintai konfirmasi, Senin (23/1/2023) malam.
