JOMBANG, KabarJombang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, meminta pemerintah setempat menaikkan duit tunjangan perumahan serta transportasi untuk anggotanya.
Wakil rakyat Kabupaten Jombang ini sempat melakukan aksi boikot di sidang paripurna. Padahal menurut sumber KabarJombang.com, setiap bulan anggota dewan sudah menerima gaji sebesar Rp 35 juta.
Dalam setahun anggota DPRD Kabupaten Jombang bisa menerima gaji rata-rata Rp 420 juta. Masing-masing anggota dewan memiliki upah yang besarannya tidak sama sesuai dengan jabatan yang diembannya saat ini.
“Gaji rata-rata Rp 35 juta per bulan, itu sudah beserta tunjangannya. Jadi, tiap tingkatan beda-beda seperti Ketua terus Fraksi,” kata sumber ini menegaskan.
Selain itu diungkapkannya, anggota DPRD Kabupaten Jombang juga menerima tunjangan setiap kali melakukan kunjungan kerja (kunker).
Semakin banyak kunjungan kerja yang dilakukan, artinya semakin besar pula upah anggota DPRD ini. Sekali kunjungan kerja adalah Rp 1,5 juta per anggota.
“Satu kali kunker Rp 1,5 jutaan, tergantung berapa kilometer jarak kunkernya. Karena itu ada aturannya, saya tidak hafal. Saya tidak tahu untuk rinciannya. Coba tanya ke Pak Pinto (Sekwan) soal itu,” tambahnya
Walupun gaji dan upah kunjungan kerja sudah terlihat fantastis, namun dimata anggota dewan masih kurang. Sebab masih meminta tunjangan perumahan dan transportasi.
Besaran tunjangan yang dilayangkan anggota DPRD itu antara lain, Ketua DPRD sebesar Rp. 27.600.000, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 20.400.000, Anggota DPRD sebesar Rp. 12.700.000.
Sekaligus kendaraan dinas bagi Anggota DPRD atau tunjangan transportasi sebesar Rp. 9.700.000.
Jika dirata-rata dalam satu bulan, tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota dewan kurang lebih Rp 22.400.000.
Dari jumlah tersebut dikali seluruh anggota dewan sejumlah 50 orang, dalam satu tahun anggaran yang harus diberikan untuk tunjangan DPRD Jombang senilai Rp 7,6 miliar.
Walupun beberapa pihak terkait sempat melakukan negosiasi terkait tunjangan dewan, dan saat ini tengah jadi rasan-rasan masyarakat luas.
Pihak pihak terkait memilih untuk bungkam atau enggan bersuara membahas tunjangan. Sedangkan menurut sumber, saat ini belum ada bahasan lebih lanjut terkait tunjangan yang diminta anggota DPRD.
“Belum, belum dibahas. Rencana agendanya juga DPRD belum ada jadwal untuk bahas itu (Tunjangan Perumahan dan Transportasi),” tandasnya. (Anggraini Dwi/Daniel Eko)
