JOMBANG, KabarJombang.com – Sudah 4 tahun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang menjalankan amanah rakyat. Selama kurun waktu panjang itu, menurut pengamat di Jombang kinerja dua pasangan tersebut belum terlalu signifikan.
Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (Link) Kabupaten Jombang, Aan Anshori, menyatakan hasil signifikan pasangan Mundjidah-Sumrambah atau MuRah ini dalam menjalankan programnya hingga di akhir masa jabatan sekarang, menurutnya belum terlalu signifikan.
Dalam masa Pemerintahan Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah yang sudah berjalan 4 tahun itu disebutnya banyak janji politik yang terbilang terlalu lama seperti seragam gratis.
Mulai dari dana APBD yang mencapai Rp 2 triliun lebih yang terus menerus digunakan, sebagai klaim membangun kabupaten.
“Terkait dengan janji politik ini, jelas yang pertama adalah soal seragam yang dijanjikan akan diberikan namun seringkali terlambat,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (26/9/2022).
Hal itu menurutnya, membuat sekolah harus membebani wali murid dengan membeli seragam tertentu secara mandiri, yang harusnya gratis ternyata tidak gratis. Belum lagi terkait soal pengadaan seragam yang belum akuntabel, transparan dan bagaimana kualitasnya.
“Kemudian juga terkait pelayanan di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) juga memang ada perubahan, tetapi apakah itu cepat atau lain sebagainya yah masih dipertanyakan juga,” ujarnya.
“Karena saya mendapatkan laporan juga dari beberapa masyarakat bahwa mengurus proses perpindahan penduduk saja dari satu daerah itu cukup lama bahkan membutuhkan waktu sekitar 5 hari,” katanya melanjutkan.
Aan mengatakan, ia merasa Bupati dan Wabup gagal hadir sebagai pelayan masyarakat. Artinya, program-program masih terlalu monoton. “Sehingga kalau saya diminta untuk memberikan skor, maka saya akan memberi skor 5,5 dari 10,” ujarnya.
Kemudian seperti yang kerap terjadi, rotasi jabatan yang sering dilakukan pasangan ini tidak begitu berpengaruh dalam mendongkrak kinerja OPD.
“Justru yang santer berhembus, rotasi ini kerap tidak steril dari bau komersialisasi jabatan. Rotasi kemudian dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengeruk keuntungan personal/kelompok,” katanya.
ia juga mencontohkan seperti ada ‘nyanyian’ seseorang beberapa waktu lalu yang menunjukkan betapa bobroknya sistem rekrutmen di tubuh Pemkab.
“Yang mengenaskan, bupati tidak tampak merespon. Kediaman ini dimaknai publik sebagai afirmasi praktek tersebut,” imbuhnya.
Lalu juga ada proyek infrastruktur juga masih tidak cukup signifikan. Jalan rusak yang belum terselesaikan masih cukup banyak. Transparansi dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur juga tidak ada progres. “Apa ya? Rasanya kok belum nampak ya dengan anggaran 8 triliun (2Tx4 tahun),” pungkasnya.(Anggit)
