JOMBANG, KabarJombang.com – Agenda Rekor MURI Jaranan Dor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tuai kritik.
Agenda yang akan melibatkan hampir seluruh siswa SD dan SMP ini dinilai pengamat sebagai langkah yang kurang tepat dan menggelikan.
Direktur LinK Jombang, Aan Anshori mengatakan banyak kontoversi yang terjadi, termasuk keluhan wali murid dari program tersebut.
“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkab Jombang yang akan menggelar Rekor MURI Jaranan Dor. Meskipun di tengah kontroversi yang terjadi di masyarakat, ini merupakan kebijakan yang menggelikan,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Selasa (21/5/2024).
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dari agenda tersebut. Pertama, Kabupaten Jombang tidak terlalu familiar dengan muatan lokal kesenian Jaranan Dor.
“Sehingga ketika ada pengerahan siswa untuk ikut berpatisipasi dalam agenda tersebut terkesan dipaksakan,” ujarnya.
Jika dipaksakan, mengapa Pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang tetap berupaya menggelar agenda tersebut?
Baginya, tidak mungkin Disdikbud membuat sebuah program atau kebijakan tanpa adanya arahan dari Pj Bupati.
Ia mengartikan, bahwa ada intensi politik dalam agenda Rekor MURI Jaranan Dor ini.
“Artinya apa? Ini musim politik ada intensi yang sangat kuat bahwa Pj Bupati ini ingin menaikkan reputasi nya sehingga namanya bisa diperhitungkan dengan cara kerja-kerja kolosal,” ungkapnya.
Menurutnya, Jaranan Dor ini menjadi sarana politik elektoral bagi Pj Bupati untuk mencitrakan dirinya sebagai penegak, pelindung dan pelestari dari kegiatan kebudayaan lokal dan itu tidak cukup tampak untuk kerja-kerja bersifat rutin.
“Sekarang apakah pernah terdengar upaya dari Pemkab Jombang untuk merawat tradisi Jaranan Dor itu? Tiba-tiba sekarang naik dan langsung pemecahan Rekor MURI?,” tanyanya.
Ia melanjutkan, kedua, agenda ini menurutnya sebagai strategi politik. Ia menduga ada sesuatu yang tidak cukup etis. Jika memang benar motifnya untuk menaikkan elektabilitas. Dasarnya karena memaksakan sesuatu.
“Apalagi dari informasi yang saya dapatkan hal tersebut sebelumnya belum didiskusikan dan sangat membebankan masyarakat juga. Sehingga menurut saya, DPRD perlu untuk memanggil Pj Bupati untuk tidak mempolitisasi jabatan demo menyongsong Pilkada,” pungkas Aan.
Sementara itu, KabarJombang.com, coba mengkonfirmasi terkait persiapan agenda Rekor MURI Jaranan Dor yang banyak dikeluhkan masyarakat ini ke Kepala Disdikbud Jombang, Senen.
Namun, sampai berita ini ditulis, pihak Disdikbud Jombang belum merespon konfirmasi yang dilayangkan KabarJombang.com.
Diberitakan sebelumnya, wali murid keluhkan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang akan menggelar pemecahan Rekor MURI Jaranan Dor.
Keluhan wali murid itu bukan tanpa alasan. Hal itu karena Pemkab hanya sebatas mengeluarkan surat edaran tanpa menyediakan properti pendukung.
Pemecahan Rekor MURI Jaranan Dor rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2024. Namun, sebelum pelaksanaan, ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang yang ditujukan ke Kepala SD/SMP Negeri di Jombang untuk untuk mengirim video progres Jaranan Dor.
Surat edaran tersebut mengimbau untuk mengirim video progres latihan seluruh peserta didik putra maupun putri yang dibimbing oleh bapak/ibu guru yang mengikuti Workshop dan Lokakarya Jaranan Dor Jombangan.
Adapun pengiriman video progres latihan dimaksud adalah, video progres tahap pertama dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 30. April 2024, lalu video progres tahap kedua dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2024.
