JOMBANG, KabarJombang.com – Persoalan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Jogoroto yang tidak melibatkan komite sekolah terkait tes IQ dan pengadaan Kalender tahun 2024, Kepala Sekolah, Sunarti, sudah pernah di laporkan oleh ketua Komite sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Namun, hingga kini laporan tersebut tidak digubris dan tidak ada tindak lanjut.
“Saya sudah dua kali lapor secara lisan melaporkan bu Sunarti. Kepala sekolah menurut saya menyimpang karena mengambil keputusan tanpa melalui rapat komite. Namun laporan saya tidak pernah digubris dan tidak ada tindakan hingga kini. Akhirnya sampai muncul berita itu karena ulah kepala sekolah itu sendiri, mengambil keputusan tanpa melibatkan komite sekolah,” jelas ketua komite SMPN 1 Jogoroto, Drs Basik Suparno pada kabarjombang, Senin (8/1/2024).
Tambahnya, setelah diberitakan terkait tes IQ dan pengadaan Kalender di kabarjombang.com ini, tadi saya diundang oleh kepala sekolah terkait kepengurusan komite yang segera berakhir dan juga menyinggung soal berita yang ada di kabarjombang, dan ditanya kok sampai bisa mucul berita seperti itu, ya saya jawab kenyataan memang seperti itu ya saya jelaskan apa adanya, memang komite tidak dilibatkan. Menurut saya, Bu kepala sekolah setengah menyalahkan saya, harusnya kepala sekolah kordinasi dengan saya,” terangnya
Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang Safak Efendi saat dikonfirmasi terkait hal laporan komite melalui pesan Whatsapp tidak ada jawaban.
Diberitakan sebelumnya Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Jogoroto, Jombang, diduga telah memanfaatkan momen tahun baru 2024 dengan menjual Kalender dan mewajibkan terhadap siswa/siswi untuk membelinya, serta untuk siswa/siswi baru diwajibkan untuk tes IQ.
Berdasarkan informasi dari salah seorang narasumber yang tak mau disebutkan namanya, dirinya menyampaikan terkait penjualan kalender di SMP N 1 Jogoroto, bahwa siswa/siswi di wajibkan untuk membeli kalender dari pihak Sekolah.
“Jadi intinya semua siswa dan siswi khususnya yang kelas 7, itu diwajibkan untuk membeli kalender sebesar 25 ribu per siswa itu dari sekolahan mas, dengan begitu banyak walimurid yang mengeluh, sebab ada sebagaian walimurid yang merasa keberatan” Ujar Narasumber saat di temui wartawan, Jum’at (05/01/2024).
Saat berbincang bersama wartawan, narasumber bertanya-tanya, apakah boleh perihal yang dilakukan oleh pihak Sekolah yang semacam itu, apakah boleh dalam peraturan? Apalagi hal tersebut telah dilakukan pihak sekolahan tanpa adanya notulen rapat bersama Komite SMPN 1 Jogoroto.
“Jadi kesannya itu seperti memanfaatkan momen tahun baru, mencari keuntungan dengan menjual kalender ke murid-muridnya, dan itu diwajibkan pula bagi keseluruhan siswa-siswi untuk membelinya, kalau soal harga kurang lebih sekitar 25.000 mas, tapi apakah boleh hal semacam itu dalam peraturan permendikbud?, apa lagi itu telah dilakukan tanpa ada notulen rapat dari pihak komite terkait” Papar Narasumber sambil bertanya-tanya.
Nara sumber menambahkan jika bukan hanya pembelian kalender saja, pihak sekolah juga mewajibkan siswa/siswi baru untuk melakukan tes IQ dengan biaya per siswa Rp 60 ribu yang dikoordinir oleh pihak sekolah tanpa melalui rapat komite.
“Harusnya kan di rapatkan dulu tetapi kepala sekolah SMPN 1 Bu sunarti langsung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan komite sekolah sehingga pihak sekolah terkesan mencari keutungan dalam program tersebut,” jelasnya pada kabarjombang.
Terpisah , Sunarti selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Jogoroto mengelak dengan informasi yang dihimpun awak media berdasarkan pemyampaian narasumber. Sunarti menyangkal bahwa semua itu tidak benar.
“Nggih jadi gini kalau njenengan mau konfirmasi saya jawab yang benar yah, tidak diwajibkan, sekolah tidak menjualnya pak, itu kegiatan osis yang sudah mendapat izin dari pihak sekolah juga, terus yang dicetak kan itu hanya yang pesan, yang tidak pesan ndak,” Tangkis Sunarti, saat dikonfirmasi wartawan via telfon whatsapp, Jum’at (05/01/2024).
Adapun saat Sunarti ditanyai terkait dugaan penjualan kalender tersebut ke siwa/siswi yang tanpa adanya notulen rapat bersama Komite terkait, dirinya mengaku sudah melakukan rapat koordinasi bersama Komite.
“Kalau notulen rapat bersama komite ada pak, terus yang mengelola OSIS mas tidak ada kewajiban loh yah, kalau untuk tes IQU itu permintaan wali murid pak, kami menyampaikan kebutuhan sekolah, itu juga ada notulen rapat sama komite, waktu itu wali murid juga hadir, itu hanya yang kelas 7, sedangkan yang tidak mampu biayanya supaya tidak minder kami bantu dari uang OSIS mas, dan bayarnya 60.000 itu tidak ke sekolah pak, tapi langsung ke pihak lembaga yang melakukan tes IQ,” Jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan oleh Sunarti selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Jogoroto Jombang, dia mengatakan bahwa yang mendatangkan psikolog adalah Komite.
“Yang mendatangkan Psikolog Komite, itu tidak ditangani oleh sekolah mas, hasilnya saja yang kami minta untuk dasar pelaksanaan, kegunaannya itu nanti muncul untuk IQU siswa, nanti ada kelompok 1 anak lambat belajar, anak sedang, anak normal dan anak yang cerdas, nah itu nggih, itu bahan untuk guru pak, kemudian ada gaya belajar yang tidak itu sehingga di kurikulum itu harus melaksanakan dipresiasi pembelajaran itu gurunya punya bahan, sehingga tidak graya-graya mengarang, gitu loh nggih. Untuk IQ yang rendah itu nanti mereka harus dapat pembelajaran di kelas yang harus digabung yang agak cepat gitu dan semuanya sudah adak kesepakatan dengan komite sekolah dan semua ada notulennya,” Pungkasnya.
Namun, pernyataan Kepala Sekolah SMPN 1 Jogoroto terkait rapat dengan komite dibantah oleh ketua komite SPMN1 Jogoroto, Drs Basik Suparno. Ia mengatakan kalau komite sudah lama sekitar satu tahunan ini, peran komite seperti sudah diambil alih oleh kepala sekolah.
“Salah satu contoh pada saat setelah penerimaan PPDB tahun 2023, kepala sekolah Bu sunarti mengumpulkan wali murid pas waktu sesi kepala sekolah menyampaikan informasi pendidikan itu langsung menyampaikan bahwa sekolah akan melakukan tes IQ tanpa ada musyarawah atau rapat terlebih dahulu dengan komite otamatis pada waktu saya sempat kaget kok gini belum ada rapat kok langsung di umumkan seperti itu. Yang jelas terkait Tes IQ tidak ada rapat dengan komite dan tidak ada notulen dengan komite harusnya di rapatkan dahulu dengan komite sebelum mengambil keputusan banyak yang protes ke saya sempat guru BP juga menyakan ya saya jawab apa adanya kalau pihak komite tidak pernah di ajak rapat terkait hal tersebut saya suruh cek ada dak notulen persetujuan dengan komite ya jelas gak ada wong komite tidak pernah di ajak rapat prosedurnya kan harus ada rapat dengan pihak komite sebelum ada kegiatan seperti itu,” jelasnya pada kabarjombang.
“Mengenai penggadaan Kelender tahun 2024 saya mendapat informasi dari salah satu waka kalau guru-guru rame menyikapi masalah pengadaan kalender. Sempat tanya ke saya, ya tak jawab apa adanya kalu komite masalah pengadaan kalender juga tidak pernah diajak rapat atau rundingan terkait pengadaan kalender tersebut cuman pada waktu itu komite diundang untuk sesi foto-foto pikiran saya untuk kenangan-kenangan, karena masa bakti saya mau habis januari 2024 tidak ada pembahasan untuk pengadaan kalender yang jelas terkait pengadaan kalender pihak komite juga tidak di libatkan yang jelas kami komite tidak pernah diajak rapat terkait tes IQ maupun pengadaan kalender kalau bu kepala sekolah mengatakan ada notulen dari komite ya tunjukan saja yang jelas komite tidak pernah mengeluarkan notulen atau persetujuan harapannya tata laksana kerja ya harus sesuai prosedur harus di lalui jangan melangkah sendiri tanpa ada rapat terlebih dahulu dengan komite,” jelasnya pada kabarjombang.com.
