Ironi, Sekolah Rakyat Dapat Perhatian Penuh, Siswa SDN Jabon 2 Jombang Belajar di Ruang Tamu

JOMBANG, KabarJombang.com – Di tengah gebyar peluncuran Sekolah Rakyat yang megah dan berfasilitas lengkap di Mojoagung, ironi justru terjadi di jantung Kabupaten Jombang. SDN Jabon 2, sebuah sekolah dasar negeri di Desa Jabon, Kecamatan Jombang, justru terpaksa memulai tahun ajaran baru dengan kondisi ruang kelas rusak dan tidak layak pakai.

Pada hari pertama masuk sekolah, Senin (14/7/2025), siswa SDN Jabon 2 terpaksa belajar di ruang tamu kantor kepala sekolah dan ruang darurat lainnya. Hal ini disebabkan plafon kelas yang roboh dan belum diperbaiki selama dua tahun terakhir. Kondisi tersebut memaksa guru dan siswa beradaptasi dalam keterbatasan yang justru membahayakan keselamatan.

“Kami tidak berani menggunakan ruang kelas itu lagi. Plafonnya sudah ambruk. Kelas 1 dan 2 digabung, kelas 3 di ruang tamu, dan sisanya memanfaatkan ruang kelas yang masih bisa dipakai,” ungkap Kepala SDN Jabon 2, Wiji Utami.

Kondisi ini sangat kontras dengan kemegahan Sekolah Rakyat di Desa Mancilan, Mojoagung, yang juga dibuka pada hari yang sama. Sekolah berasrama tersebut merupakan program afirmatif nasional yang menargetkan pelajar dari keluarga miskin dan menyediakan fasilitas lengkap mulai dari asrama, makanan bergizi, hingga sistem digital berbasis Learning Management System (LMS).

Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Jombang, Andik Minarto, menyebut konsep pendidikan yang diterapkan sangat komprehensif. “Kami tidak hanya mengajar, tapi membentuk karakter dan spiritual siswa secara menyeluruh. Ini adalah ekosistem pendidikan yang terintegrasi,” ujarnya.

Sementara Sekolah Rakyat menyasar 100 siswa dari seluruh wilayah dengan pendekatan modern dan kurikulum khusus, SDN Jabon 2 justru mengalami penurunan drastis dalam jumlah siswa baru. Hanya empat siswa yang mendaftar tahun ini, salah satunya akibat adalah marena salah satu ruang kelas yang kondisinya membahayakan keselamatan bahkan tidak bisa dipakai.

Proposal perbaikan gedung SDN Jabon 2 sebenarnya sudah diajukan sejak 2023, namun hanya dua dari empat ruang yang disetujui untuk direhabilitasi. Dua lainnya belum bisa diperbaiki karena terganjal status tanah sekolah yang belum bersertifikat.

“Proses sertifikasi tanah sulit karena ada kekhawatiran di desa, lahan sekolah terhubung dengan aset desa lain seperti lapangan dan TK. Kami sudah berupaya, tapi belum ada solusi,” kata Wiji Utami.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait prioritas pembangunan pendidikan di tingkat daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat menghadirkan solusi struktural lewat Sekolah Rakyat yang menyasar akar kemiskinan. Namun di sisi lain, masih banyak sekolah negeri konvensional di daerah yang justru kekurangan perhatian, baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan administratif.

Pemerhati pendidikan di Jombang, Rohmadi, menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi ulang distribusi anggaran dan perhatian terhadap sekolah-sekolah kecil.

“Sekolah Rakyat memang penting dan futuristik, tapi jangan sampai sekolah dasar seperti SDN Jabon 2 ini terabaikan. Pendidikan dasar adalah fondasi. Kalau fondasinya rapuh, tidak mungkin kita bicara soal transformasi pendidikan,” ujar Founder ARHA Institute.

Dosen STIKES Husada Jombang tersebut juga mendesak pemerintah daerah segera bertindak. Tidak hanya menunggu bantuan pusat, tapi juga aktif menyelesaikan hambatan administratif seperti status lahan agar proses rehabilitasi tidak mandek di meja birokrasi.