JOMBANG, KabarJombang.com- Melalui keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parwansa, resmi ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang tahun 2022 tidak ada kenaikan. Dengan demikian UMK Jombang, sama dengan sebelumnya sebesar Rp 2.654.095,88.
Terkait keputusan UMK Jombang tahun 2022 tersebut, Kepala Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) Kabupaten Jombang, Priadi mengatakan, hal itu telah sesuai dengan hasil pleno Depekab (Dewan Pengupahan Kabupaten).
“UMK tahun 2022 Jombang tidak naik berdasarkan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan tanggal 9-10 November 2021. Hasil tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan aturan yang ada tentang pengupahan pada pasal 26 PP nomor 36 tahun 2021,”tuturnya Rabu (1/12/2021).
Terkait dengan tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK, Priadi mengatakan hal itu merupakan haknya dalam menyampaikan pendapatnya.
“Rekomendasi bupati atas berita acara hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten, dan jika hasil tersebut didemo itu merupakan hak dari buruh atau pekerja,”katanya.
Lebih lanjut Priadi mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang mengambil kebijakan penetapan UMK berdasarkan perundangan yang berlaku.
“Prinsip Pemkab dalam mengambil suatu kebijakan harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Karena jika keputusan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundangan, dapat digugat di PTUN,”jelasnya.
Sehingga, penetapan UMK tahun 2022di Kabupaten Jombang yang diputuskan tidak ada kenaikan dengan pertimbangan yang dimaksud menjadi alasan kuat.
“Alasan kuat tidak naik adalah sesuai dengan pasal 34 ayat (6) PP NoKor 36 tahun 2021 yang menyatakan, bahwa dalam hal UMK tahun berjalan diatas batas atas. Maka bupati harus merekomendasikan UMK kepada Gubernur dengan besaran sama dengan UMK tahun berjalan,”tandas Priadi memungkasi.
