JOMBANG, KabarJombang.com – Puluhan buruh di Jombang memilih menggelar aksi unjuk rasa di jalanan ketimbang mengikuti kegiatan seremonial yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, pada Kamis (1/5/2025). Aksi yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan yang masih dialami kalangan buruh.
Dalam aksi tersebut, massa buruh membawa berbagai atribut demonstrasi dan melakukan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Mereka menilai acara jalan sehat dan hiburan dangdut yang diselenggarakan Pemkab Jombang justru mengaburkan kenyataan pahit yang dialami para buruh.
“Ini adalah bentuk pengkelabuan dari pemerintah. Kita diajak senam, joget, lalu diberi hadiah, seolah-olah tidak ada masalah buruh di Jombang,” tegas Wakil Ketua Gabungan Aliansi Jombang Peduli (GAS JP), Hadi Purnomo.
Hadi yang juga Ketua Serikat Buruh Playwood Jombang (SBPJ) menyayangkan sikap Pemkab yang dianggap menutup mata terhadap kondisi nyata buruh di lapangan. Ia menyoroti masih banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan upah di bawah standar yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Dinas Tenaga Kerja maupun aparat penegak hukum.
“Banyak laporan sudah kami sampaikan, tapi tidak ada tindakan. Padahal di lapangan, banyak buruh kehilangan mata pencaharian, banyak yang di-PHK secara sepihak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30 persen perusahaan di Jombang yang membayar buruh sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sisanya masih menerapkan sistem kerja borongan dan harian dengan bayaran Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari, jauh di bawah UMK yang berlaku.
“Miris sekali nasib buruh di Jombang. Hari Buruh seharusnya jadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan kosong,” pungkasnya.
