JOMBANG (kabarjombang.com) – Pedagang kaki lima (PKL) kawasan wisata religi Makam Gus Dur, tampaknya harus gigit jari, lantaran permintaan lahan berjualan di area tersebut belum bisa dikabulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, sebab tidak adanya lahan untuk pembangunan lapak bagi PKL.
Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Wisata Religius Makam Gus Dur Purwanto. ”Terminal memang sudah beroprasi, namun saat ini masih dalam tahap penataan, sehingga lapak untuk pedagang belum tersedia. PKL belum diperbolehkan karena tempatnya memang belum ada,” ujarnya, Jumat (16/10/2015).
Purwanto menjelaskan, penataan dilakukan beberapa tahap sehingga tidak serta merta semua yang sudah direncanakan bisa dibangun sekaligus. Menurutnya, proses pembangunan lapak pedagang diprediksi dikerjakan pada 2016.
“Informasi yang kami terima dari PU Cipta Karya Provinsi terkait pembangunan lapak PKL masih dalam proses pengajuan anggaran. Pada 2016 akan ada kegiatan pengurugan sekaligus pembangunan kios-kios atau lapak PKL dan musalla,” tuturnya.
Meski sudah ada pengajuan di APBD Provinsi Jatim 2016, lanjut Purwanti, pihaknya juga masih menuggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim terkait anggaran tersebut.
“Jika memang disetujui DPRD, lapak untuk PKL akan ditempatkan di sebelah utara monumen At-Tauhid atau sebelah selatan jalan utama menuju makam Gus Dur. Namun, semua itu tergantung provnisi dan kami belum mengetahui secara pasti kapan realisasinya,” jelasnya.
Sebelumnya, PKL di area makam Gus Dur sempat berunjuk rasa ke DPRD Jombang, pada Selasa (6/10/2015 lalu. Mereka menuntut pemerintah menyediakan tempat jualan baru di sekitar terminal yang baru selesai dibangun. PKL tersebut juga mengaku mengalami penurunan pembeli secara drastis akibat tak berjualan di tempat strategis. Penurunan pendapatan diklaim mencapai 70 persen. (*/rief)
