Soroti Miras hingga Kekerasan Seksual Anak, PMII Jombang Serahkan Enam Rekomendasi Kebijakan ke Kapolres

PC PMII Jombang saat audiensi bersama Kapolres Jombang. (Istimewa)
PC PMII Jombang saat audiensi bersama Kapolres Jombang. (Istimewa)
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Berbagai persoalan sosial dan keamanan yang dinilai mengancam generasi muda di Kabupaten Jombang menjadi perhatian Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jombang.

Mulai dari peredaran minuman keras (miras) ilegal, penyalahgunaan narkotika, aksi anarkisme di jalanan, hingga maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi sejumlah persoalan yang disoroti organisasi mahasiswa tersebut.

Baca Juga

Persoalan itu disampaikan langsung dalam audiensi PC PMII Jombang bersama Kapolres Jombang AKBP Yanto Mulyanto, di Mapolres Jombang, Senin (16/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, PC PMII Jombang turut menyerahkan dokumen Risalah Kebijakan (Policy Brief) berjudul Menjaga Marwah Kota Santri: Sinergi Pengamanan Berbasis Komunitas, Perlindungan Perempuan-Anak, dan Keselamatan Ruang Publik di Kabupaten Jombang.

Dokumen tersebut berisi hasil pemetaan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan keamanan dan sosial di Jombang, sekaligus memuat enam rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Polres Jombang dalam menentukan langkah penanganan.

Sekretaris Umum PC PMII Kabupaten Jombang, Ali Zaenal Abidin, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut kritis, tetapi juga perlu menghadirkan gagasan dan solusi terhadap persoalan masyarakat.

“Kami datang bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang bisa ditindaklanjuti. Ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan masa depan generasi muda Jombang,” ungkap Ali.

Ia mencontohkan persoalan peredaran miras ilegal yang dinilai sudah menyentuh lingkungan anak-anak. Salah satu kejadian yang menjadi perhatian PMII adalah dugaan pemaksaan konsumsi minuman keras terhadap siswa sekolah dasar di Kecamatan Sumobito.

Selain itu, PMII juga menyoroti bentrokan antarkelompok dan aksi anarkisme yang melibatkan konvoi pemuda di jalan raya, seperti insiden di kawasan Mojoagung pada akhir pekan sebelumnya.

Ali menilai, penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memutus rantai distribusi miras hingga ke tingkat desa. Ia juga mendorong kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Kami mendorong agar penindakan tidak hanya menyasar penjual di tingkat bawah, tetapi juga membongkar jaringan distributor miras sampai ke akarnya. Begitu pula pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi pengemudi kendaraan angkutan berat di jalur arteri, perlu diperkuat melalui tes urine secara acak,” jelasnya.

Dorongan tersebut, lanjut Ali, juga berkaitan dengan adanya kecelakaan maut di kawasan Ringroad Mojoagung yang diduga melibatkan pengemudi di bawah pengaruh sabu.

Tak hanya menyampaikan rekomendasi, PC PMII Jombang juga menegaskan kesiapan kadernya untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ali menyebut, berdasarkan pendataan internal organisasi, terdapat 1.227 anggota dan kader PMII yang tersebar di wilayah Kabupaten Jombang. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan edukasi masyarakat.

“Secara pendataan organisasi, ada 1.227 anggota dan kader PMII di seluruh Kabupaten Jombang. Mereka memiliki potensi intelektual dan kekuatan sosial yang bisa dilibatkan untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus mengawal penegakan hukum,” paparnya.

Di penghujung audiensi, PC PMII Jombang turut menyampaikan rencana pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai langkah memperluas akses pendampingan hukum bagi masyarakat.

Ali menjelaskan, secara struktural LBH PC PMII Jombang memang belum resmi terbentuk. Namun, persiapan kelembagaan tengah dimatangkan dan direncanakan menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Cabang (Konfercab) mendatang.

“Pembentukan LBH ini bukan sekadar wacana. Kami sedang mempersiapkan perangkat kelembagaannya agar nantinya bisa dibahas dan disahkan dalam Konfercab. Harapannya, PMII dapat hadir lebih konkret dalam membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan dan keadilan hukum,” tandasnya

Melalui sejumlah rekomendasi tersebut, PC PMII Jombang berharap sinergi antara mahasiswa, kepolisian, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Dengan begitu, upaya menjaga keamanan ruang publik sekaligus melindungi perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal demi mempertahankan marwah Jombang sebagai Kota Santri.

Di sisi lain, perhatian serius juga disampaikan Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Jombang terkait perlindungan perempuan dan anak. Ketua KOPRI PC PMII Jombang, Nina Fatmawati, menilai maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur hingga kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) membutuhkan penanganan yang lebih tegas.

Menurut Nina, penegakan hukum harus benar-benar berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Ia meminta agar setiap kasus kekerasan seksual ditangani secara serius dengan mengedepankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami melihat persoalan perlindungan perempuan dan anak di Jombang membutuhkan perhatian luar biasa. Kasus persetubuhan, pencabulan terhadap anak, hingga penyebaran konten asusila tanpa persetujuan korban tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa,” tegas Nina.

Ia juga mendorong Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang menerapkan ketentuan hukum secara maksimal, termasuk penggunaan pasal berlapis berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai unsur perkaranya.

Nina secara khusus meminta agar kasus kekerasan seksual tidak diarahkan pada penyelesaian damai yang berpotensi mengabaikan hak-hak korban.

“Jangan sampai ada praktik penyelesaian secara kekeluargaan atau restorative justice yang justru membuat korban kehilangan hak atas keadilan. Dalam kasus kekerasan seksual, kepentingan dan perlindungan korban harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Sebagai bentuk kontribusi, KOPRI PC PMII Jombang juga menyatakan kesiapannya membuka kanal pengaduan serta membangun kerja sama dengan kepolisian melalui program Satgas Polisi Jogo Sekolah.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi ruang edukasi bagi pelajar, khususnya mengenai pencegahan kekerasan seksual, perlindungan diri, serta peningkatan literasi digital.

Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Yanto Mulyanto P. menyambut positif audiensi dan masukan yang disampaikan PC PMII Jombang.

Pihak kepolisian mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan keamanan dan sosial di Kabupaten Jombang. Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Jombang terbuka terhadap kritik, saran, maupun rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat.

“Ruang komunikasi dan dialog, khususnya dengan kalangan mahasiswa serta pemuda, akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya bersama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Santri,” pungkasnya.

Berita Terkait