JOMBANG, KabarJombang.com- Kabar sejumlah pegawai di lingkup Pemkab Jombang, terpapar Covid-19 memantik reaksi wakil rakyat. Anggota Komisi A DPRD setempat mengaku prihatin.
Sebagiamana diberitakan sebelumnya, sejumlah pegawai Peemkab Jombang, terpapar Covid-19. Tidak sedikit mereka harus isolasi di RSUD Jombang, dan isolasi mandiri. Bahkan ada yang meninggal dunia karena Covid-19.
Selain itu, ada sejumlah kantor yang harus melakukan lockdown hingga menutup sementara pelayanan publik. Disamping itu, ada pula yang pegawainya harus melakukan work from home (WFH).
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Kartiyono, mengaku prihatin atas terpaparnya Covid-19, sejumlah pegawai Pemkab Jombang.
“Yang jelas kita semua prihatin dengan hal ini. Covid-19 masih menjadi teror yg membuat kita semua selalu was-was. Terkait banyaknya aparat Pemkab Jombang yang terpapar, kita memang tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang kita hadapi ini virus, semua tidak bisa melihat secara kasat mata.”ungkapnya pada KabarJombang.com Rabu (23/12/2020).
Kartiyono mengatakan, terkait dengan terpaparnya sejumlah pegawai di lingkup Pemkab Jombang, yang menimbulkan kluster perkantoran harus dilakukan langkah cepat dan taktis untuk deteksi dini.
“Ini saya bilang sebagai kluster perkantoran. Pemkab harus mengambil langkah cepat dan taktis dalam hal deteksi dini. Dengan harapan jika ada aparatur yang terpapar segera terlokalisir dan tidak meluas.”katanya.
Menurutnya, dalam rangka pengendalian dan menekan penyebaran Covid-19, Pemkab Jombang harus mencari skema yang efektif.
“Pemerintah juga harus terus mencari skema yang paling efektif dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. Saya melihat, akhir-akhir ini terkesan agak longgar. Akibatnya bisa kita lihat ada penambahan kasus yang cukup mengkhawatirkan.”jelasnya.
Lebih lanjut Kartiyono mengatakan, disiplin kolektif menjadi kunci dari pengendalian dan menekan penyebaran Covid-19.
“Disiplin kolektif adalah kuncinya, dalam hal ini Pemkab Jombang juga harus terus melakukan upaya pencegahan dengan sosialiasi secara massif. Dan tentunya dibarengi dengan penegakan peraturan di lapangan. Demikian ini agar masyarakat mau diajak disiplin Prokes (protokol kesehatan),”tambahnya.
Kartiyono menegaskan, tanpa adanya disiplin kolektif, akan sulit untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Karena kesadaran masyarakat sangat minim.
“Tanpa adanya disiplin kolektif, saya rasa sulit kita mengendalikan. Razia atau penegakan Prokes di lapangan juga harus dilakukan dengan skema yang jelas tidak bersifat incidental. Namun harus terprogram secara masif. Karena kesadaran masyarakat sangat minim,”tutupnya. (Diana).
