MOJOAGUNG, KabarJombang.com – Belasan warga Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, mengeluhkan sistem informasi yang tak jelas terkait nama penerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Jombang.
Menurut Anis Nurul Laili (41) salah satu warga Desa Johowinong, setidaknya ada 14 orang warga desanya yang mayoritas janda-janda tua belum tersentuh Bansos sama sekali alias nihil. Padahal nama-nama tersebut terdaftar di sistem informasi penerima bansos Covid-19 Kabupaten Jombang.
“Kita cek di link http://covid19.jombangkab.go.id/cekbansos/index.php menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), keluar namanya lengkap dengan jenis bantuan dari Kementerian Sosial. Namun, nggak dapat apa-apa,” katanya, Senin (22/6/2020).
Anis menjelaskan, ia diminta oleh tetangganya yang sudah tua dan tidak paham teknologi untuk mengecek data penerima bantuan. Mereka menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada Anis.
Dalam website tersebut, kata Anis, setiap warga Jombang bisa mengakses secara mudah. Asalkan memiliki jaringan internet. Warga cukup memasukkan nomor KK dan NIK. Selanjutnya, jika nama tersebut menerima bantuan, maka akan keluar alamat lengkapnya beserta jenis bantuan.
“Waktu diklarifikasi ke pemerintah desa (Pemdes), katanya ada revisi. Saya masuk ke link sistem informasi kemarin penerima bansos Kabupaten Jombang masih belum ada perubahan di link tersebut. Padahal sudah pencairan kedua,” tambahnya.
Hingga kini, menurut Anis, Pemdes Johowinong hanya meminta warga setempat bersabar dan menunggu. Padahal menurut Anis, mayoritas namanya yang tercantum di data tersebut adalah lansia yang tak sanggup bekerja lagi.
Kerancuan data lainnya juga terdapat pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tak merata. Beberapa warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dibiarkan tak terjangkau bantuan. Sementara yang sudah mapan malah menerima.
“Fakta di lapangan, ada orang tidak terdata di papan pengumuman yang tertempel di balai desa, dan link penerima bansos tapi mendapat bantuan sosial. Jadi sebenarnya kita harus ikut data yang mana,” ungkap Anis.
Anis meminta Pemkab Jombang mengambil tindakkan tegas. Jika memang data yang diakses warga salah, maka segera diperbaiki. Agar tak timbul kerancuan dalam data. Selain itu, pemerintah harus menegaskan dan mengumumkan ke publik data mana yang dipakai secara resmi.
Kemarin, lanjut Anis, salah satu warga yang namanya tercantum di sistem informasi penerima bansos Covid-19 Kabupaten Jombang sempat menagih Bansos ke pihak desa dan diberikan. Namun, belasan nama lainnya masih dibiarkan telantar tanpa kejelasan. Hal ini semakin membuat warga bingung.
“Harapan dari warga, yang belum dapat bantuan ya tolong dicairkan. Terutama para janda-janda tua. Baik dari dana kemensos, APBD Provinsi dan APBD Jombang,” tutup Anis.
Reporter: Slamet Wiyoto, Syarif (Solid), Beny Hendro
