JOMBANG, (kabarjombang.com) – Hingga memasuki tahun ke-12, kematian aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM), masih menjadi misteri. Belum ada titik terang siapa yang paling bertanggung jawab dibalik terbunuhnya aktivis asal Batu, Malang yang diracun saat terbang ke Amsterdam, Belanda dengan Pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004 silam.
Hal tersebut diungkap sejumlah elemen masyarakat sipil dalam acara Malam Do’a dan Refleksi Perjuangan Munir di Kedai Sufie, Jombang, Jumat malam (9/9/2016). Selain menyalakan selusin lilin untuk mengenang 12 tahun wafatnya Munir, acara yang digagas Jaringan GUSDURian Jombang, Interfaith and Cultures Studies (Infictus) dan Gereja Kristen Indonesia Jombang itu juga diisi diskusi dan menyampaikan tuntutan, juga nonton bareng film dokumemter Garuda’s Deadly Upgrade.
Dalam tuntutannya, mereka mendesak kepada pemerintah agar membuka informasi terkait temuan Tim Pencari Fakta (TPF) yang pernah dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Daud Joeliarto Chanutomo, anggota Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Surabaya menyatakan, hingga saat ini laporan TPF terkait temuan-temuannya, masih belum dipublikasikan tanpa alasan yang jelas.
“Saat ini Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) tengah melakukan upaya sengketa informasi dengan Sekretariat Negara. Tujuannya, agar mau membuka akses laporan tersebut bagi masyarakat luas,” tegas Daud.
Hal senada juga disampaikan Andreas Kristianto, gembala GKI Jombang. Menurutnya, kejelasan terkait informasi itu sangat penting, agar masyarakat Indonesia mengetahui secara gamblang dibalik terbunuhnya Munir.
“Ini adalah bagian dari sejarah perjuangan penegakan keadilan dan Hak Asasi Manusia. Jangan sampai ada potongan sejarah penting yang kemudian hilang begitu saja,” ujar Andreas.
Aan Anshori, kordinator acara mengatakan, misteri kematian Munir hingga kini masih belum terurai jelas. Menurutnya, tidak terpublikasikannya hasil TPF menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini bisa penyebab perjalanan demokrasi bangsa ini tersandera.
“Kami mendesak Komisi Informasi Publik (KIP) berpihak pada kebenaran dan keadilan atas kasus kematian Munir. “Laporan itu hak kami,” tegasnya. (ms)
