JOMBANG, KabarJombang.com – Menanggapi keresahan tenaga medis RSUD Jombang terkait isu pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) dan keterlambatan gaji, pihak manajemen rumah sakit akhirnya buka suara. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Jombang, Dian Kusuma Rahmad Subekti, mewakili Direktur RSUD Jombang dr. Ma’murotus Sa’diyah.
Dian menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan adanya pemotongan gaji dan Jaspel, serta keterlambatan pembayaran, adalah tidak benar.
“Yang jelas tidak ada pemotongan gaji dan tidak ada penundaan. Gaji ASN dibayarkan tepat waktu setiap tanggal 1, dan untuk pegawai kontrak (non-ASN) dibayarkan setiap tanggal 10. Semuanya langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” tegas Dian saat dikonfirmasi KabarJombang.com pada Jumat (25/4/2025).
Ia juga meluruskan informasi yang menyebut Jaspel dipotong selama lima bulan ke depan. Menurutnya, Jaspel tetap dibayarkan secara rutin dan tidak pernah dipotong. Hanya saja, memang ada kendala teknis terkait pencairan klaim dari BPJS Kesehatan yang berdampak pada proses pembayaran.
“Tidak ada pemotongan Jaspel. Yang terjadi hanya pending pembayaran karena klaim dari BPJS tidak semuanya langsung disetujui. Misalnya kita ajukan Rp20 miliar, yang cair sementara Rp17 miliar. Sisanya Rp 3 miliar akan dibayarkan kemudian, setelah disetujui,” jelasnya.
Proses klaim BPJS, lanjut Dian, memang kadang terkendala kelengkapan administrasi seperti resume atau tanda tangan. Hal ini yang membuat sebagian pembayaran Jaspel harus menunggu hingga bulan berikutnya. Meski begitu, pihak RSUD memastikan bahwa seluruh hak tenaga medis akan tetap dibayarkan.
“Jaspel Januari dibayarkan Maret, Februari dibayarkan April, dan begitu seterusnya. Itu sudah menjadi sistem reguler. Bahkan untuk bulan lalu, pembayaran Jaspel dimajukan ke tanggal 17 karena menjelang Hari Raya. Dan bulan-bulan selanjutnya insya Allah akan kembali normal dan lancar,” tambahnya.
Dian juga memastikan bahwa tidak mungkin ada pemotongan Jaspel sepihak. Hal itu, menurutnya, bisa dibuktikan melalui histori rekening masing-masing pegawai dan laporan distribusi Jaspel yang disusun berdasarkan koefisien dari unit kerja masing-masing.
“Jaspel itu dibayarkan langsung ke rekening, berdasarkan perhitungan unit masing-masing. Kami hanya mengelola pembagian sesuai data. Tidak mungkin kami memotong atau mengurangi karena semuanya bisa direkam dan dilacak,” tegasnya.
Pihak RSUD Jombang berharap klarifikasi ini bisa menjawab keresahan para pegawai sekaligus menepis kesalahpahaman yang beredar. RSUD juga membuka ruang komunikasi bagi internal pegawai untuk menyampaikan aspirasi secara langsung agar tidak terjadi miskomunikasi di masa mendatang.
Sementara itu, salah satu petugas medis di ruang operasi RSUD Jombang, Fanani, juga turut membantah isu pemotongan Jaspel yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menyampaikan bahwa selama ini, pembayaran Jaspel memang terkadang mengalami jeda waktu, namun hal itu sudah menjadi pola reguler yang dipahami oleh seluruh tenaga medis di lingkungan RSUD Jombang.
“Selama saya bekerja di sini, memang ada kalanya Jaspel tidak langsung cair di bulan yang sama, tapi itu bukan berarti dipotong atau ditunda tanpa kejelasan. Kami tahu ada proses administrasi dan klaim BPJS yang harus dilalui dulu,” ujar Fanani.
“Buktinya, meskipun kadang menunggu, semua tetap dibayarkan dan bisa dicek langsung ke rekening masing-masing. Kalau memang ada potongan atau keterlambatan tidak wajar, pasti kami yang pertama kali merasakan. Tapi selama ini tidak ada masalah,” imbuhnya.
Fanani pun mengapresiasi langkah manajemen RSUD Jombang yang terbuka memberikan klarifikasi. Ia berharap komunikasi seperti ini bisa terus dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak, serta menjaga semangat kerja para tenaga medis yang menjadi garda terdepan layanan kesehatan di Jombang.
Sebelumnya, diberitakan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, mengaku sedang menghadapi situasi sulit akibat kebijakan pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) yang diberlakukan sejak awal tahun 2025. Kebijakan ini, yang diduga imbas dari keterlambatan dana kapitasi BPJS Kesehatan, menimbulkan keresahan di kalangan pegawai rumah sakit.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemotongan pembayaran Jaspel akan berlangsung selama lima bulan ke depan. Hal ini disampaikan secara lisan oleh masing-masing kepala ruangan kepada bawahannya tanpa disertai pemberitahuan resmi dalam bentuk tertulis.
“Sejak Januari, Jaspel kami mulai dipotong. Katanya ini akan berlangsung sampai lima bulan ke depan. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan resmi yang bisa kami pegang,” ujar salah satu tenaga medis di RSUD Jombang yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4/2025).
Kebijakan ini disebut berlaku untuk seluruh pegawai RSUD Jombang, tanpa terkecuali. Hal ini memicu rasa kecewa, terutama karena para pegawai merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan mengapa dampak dari persoalan administrasi klaim BPJS justru dibebankan kepada gaji karyawan.
