JOMBANG, KabarJombang.com – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, yang meragukan ketokohan para pengasuh pondok pesantren dan menyeret kiai sebagai alat untuk menyerang pemerintah. Menurut pengamat kebijakan publik, Solikin Ruslie, dinilai sebagai ajang cari sensasi serta pecitraan untuk pemilihan bupati 2023 mendatang.
“Rasanya ketua DPRD perlu lebih objektif dan cerdas, dalam berfikir dan bertindak. Kalau yang dilakukan oleh ketua DPRD ini, sebagai sarana menuju calon bupati periode mendatang. Saya pikir justru blunder, dan ini juga semakin menunjukkan kapasitas beliau yang sesungguhnya,” jelasnya, kepada KabarJombang.com, Senin (1/3/2021).
Solikin menuturkan, dari pada mempersoalkan ketokohan para pengasuh dan kiai yang mendapatkan vaksinasi covid-19. Ini menunjukkan jika kalangan legislatif kurang kerjaan dan menebar sesasi.
“Tugas dewan dalam melakukan kontrol dan pengawasan, kepada Pemerintahan masih banyak yang perlu ditangani. Dari pada mengurusi vaksinasi tokoh agama, kurang kerjaan,” kata dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya ini.
DPRD Lebih Baik Urusi Pertanggungjawaban Anggaran dan Legislasi ke Publik
Dari pada mempersoalkan vaksinasi tokoh agama, ia menyarankan agar tugas-tugas dewan, lebih baik ke persoalan yang lebih komplek. Termasuk tentang anggaran yang terjadi di Kabupaten Jombang.
“Masih banyak tugas DPRD yang perlu ditata diantaranya, adalah tentang anggaran dan legislasi. Banyak anggaran yang tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh DPRD, masalah anggaran yang ada di Dinas Pertanian (bibit pisang kirana, pupuk cair, rubuha dan pengadaan pupuk cair). Semua ini sebenarnya DPRD tidak boleh cuci tangan sebab mereka yg membuat anggaran,” tegas Solikin.
Persoalan di legislatif menurutnya jauh lebih penting daripada, mengeluarkan statemen atau tuduhan pencitraan kepada bupati Jombang, terkait vaksinasi covid-19.
“Saya pikir urusan dewan jauh lebih penting, karena menyangkut kepentingan publik yang lebih urgen. Daripada mempersoalkan ketokohan orang yang divaksin dan menuduh bupati pencitraan. Toh, semua nanti juga wajib divaksin, lalu apa salahnya bupati mengambil inisiatif memulai dari tokoh, agar dapat dijadikan tauladan oleh masyarakat,” tandas Solikin.
Diketahui, beberapa waktu lalu Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, mengatakan ke sejumlah media jika Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan vaksin covid-19, terhadap sejumlah tokoh agama dan masyarakat sebagai alat pencitraan.
Selain itu ia mengungkapkan jika pengasuh pondok pesantren yang difasilitasi Pemkab Jombang untuk vaksinasi bukanlah pengasuh yang bersentuhan langsung dengan santri.
Tokoh agama yang mendapatkan vaksin sinovac pada Jumat, 26 Februari 2021 lalu dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin. Politisi PKB ini bahkan meragukan status ketokohan tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut.
Para tokoh agama yang mendapatkan vaksinasi covid-19 diantaranya, KH. Ketua PCNU Kabupaten Jombang KH. Salmanudin Yazid Al Hafidz, pengasuh ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang Zaimuddin Asad, pengasuh ribath Al Maliki 2 ponpes Bahrul Ulum Tambakberas KH Syifa’ Malik atau Gus Syifa’.
