JOMBANG, KabarJombang.com – Pemangkasan dana pokir milik mantan anggota DPRD Jombang yang tidak terpilih kembali terus menyisakan polemik. Badan anggaran (banggar) DPRD Jombang sendiri mengaku tidak dilibatkan dalam hal tersebut. Disampaikan salah satu anggota DPRD Jombang, M Subaidi Muktar dari fraksi PKB, permasalahan pemangkasan dana pokir tersebut tidak diketahui sama sekali oleh pihak banggar.
“Sampai hari ini saya tidak tahu kenapa terjadi pemotongan anggaran Pokir yang di usulkan, dan pemotongan inipun kita yang duduk di banggar sama sekali tidak dilibatkan,” terangnya pada KabarJombang.com, selasa (5/11/2004). Pemotongan dana pokir sendiri dilakukan oleh tim anggaran dari Pemkab Jombang. Ia menyayangkan atas pemotongan tersebut karena itu hak dari warga.
“Tidak ada koordinasi, tidak ada proses atau pembahasan yang melibatkan Banggar, tidak tahu kenapa kok tidak diturut sertakan, kami tahunya dari teman-teman yang gak jadi ngomong ke media dan ke kami, kan susah kalau gini,” tegas Subaidi. Seharusnya, menurut Subaidi lebih lanjut, banggar dalam hal ini mestinya dilibatkan, sehingga apabila adanya perubahan hingga pemangkasan anggaran pokir, maka segala sesuatunya bisa terselesaikan.
Menurut Subaidi, pihaknya tiba-tiba dikomplain oleh para mantan anggota DPRD Jombang yang tidak terpilih. Dalam hal pemotongan pokir yang disepakati sebelumnya, disebutkan bahwa anggaran pokir yang dikelola para mantan anggota dewan ini tiba-tiba sudah terpotong antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar. “Ketika kami cek langsung pada anggota dewan yang tidak menjabat lagi dari partai PKB, kok beneran memang di pangkas, sementara untuk anggota dewan yang jadi tidak ada pemotongan, ini kan aneh,” tegas dia.
Persoalannya menurut pria berdarah madura ini, bukan menjabat atau tidak menjabat lagi permasalahan ini bermula. Tetapi mekanisme pemotongan tersebut, sama sekali tidak dibahas dengan banggar. Sehingga menurut Subaidi, hal inilah yang harus segera disampaikan oleh Pj Bupati Jombang. Pada waktu penetapan anggaran pokir sendiri, lanjut Subaidi, Pj Bupati dan DPRD melalui banggar, telah menyetujui permasalaan penetapan dana pokir tersebut. “Jika ditotal ada sekitar miliran dana pokir itu, kemudian kalau dipotong, tanpa ngomong ke kita, terus penggunaannya untuk apa saja kan harus jelas, bukan sembarangan main potong dan gak kasih kabar,” keluh Subaidi.
Diberitakan sebelumnya Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jombang, geram. Pasalnya, dana Pokir (Pokok Pikiran) untuk konsituen yang melalui dirinya dipangkas habis. Ahmad Tohari mantan anggota DPRD Jombang, periode 2019-2024 dari Partai Perindo kepada KabarJombang.com blak-blakkan menjelaskan terkait dana pokir yang dipangkas hanya menyisakan sebesar Rp sekitar Rp 400 juta saja. Padahal, seharusnya dana pokir untuknya di tahun 2025.
Menurut Ahmad Tohari, atas pemangkasan dana pokir tersebut, sejumlah mantan anggota DPRD Jombang periode 2019-2024 menanyakan ke pihak Bapeda Pemkab Jombang. Hasilnya, jawaban dari pihak Bapeda menyatakan, sudah ada kesepakan perubahan di Banggar DPRD Jombang. “Katanya pihak Bapeda Jombang, Padahal dulu saya merupakan anggota Banggar dan tidak pernah membahas apalagi menyepakati perubahan dana pokir tersebut,” ujar Ahmad Tohari dengan nada tinggi.
