JOMBANG, (kabarjombang.com) – Meski sudah menjadi sorotan beberapa kali, antrian panjang masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, masih saja terjadi, Kamis (2/6/2016).
Parahnya lagi, antrian panjang tersebut mengular hingga area depan kantor yang tak jauh dari gedung Pemkab Jombang itu. Padahal, dari beberapa warga yang ditemui di lokasi mengaku terpaksa harus berangkat lebih awal dari biasanya. Mereka bahkan datang ke kantor tersebut saat pagi buta, hanya untuk mengambil nomor antrian saja.
“Saya berangkat dari rumah sejak pukul 04.00 WIB pagi, dan sampai ini sudah banyak yang antri untuk segera dilayani, itupun hanya untuk mendapatkan nomor antrian saja,” ujar Khomsatun (34), warga Kecamatan Ngoro.
Dia mengaku kedatangannya ke kantor Dispendukcapil hanya untuk memperbarui Kartu Keluarganya (KK), lantaran ada penambahan anaknya yang baru saja lahir, sekaligus untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut.
“Biasaya kantor baru buka pada pukul 08.00 WIB, itupun antrian depan kantor sudah mencapai hingga 50 meter. Belum lagi di dalam berjubel untuk antri nomor pelayanan,” keluhnya sambil menunjukan selembar kertas yang dibawanya.
Hal senada juga diutarakan Muhammad Al Farisi (19) salah satu warga Kecamatan Mojowarno, yang juga ingin melakukan adiministrasi kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dia juga mengaku terpaksa harus mengalami hal yang sama dengan beberapa warga lainnya. Pasalnya saat melakukan pengurusan e-KTP di Kecamatan, dia disarankan untuk langsung mengurusnya di Dispendukcapil.
“Waktu saya mengurus di kantor Kecamatan Mojowarno, oleh petugas disarankan untuk mengurus disini langsung (Dispendukcapil, red). Sebab menurut mereka alat perekaman e-KTP di kecamatan rusak.” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Jombang Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya tidak menyangkal dengan adanya pelayanan yang tidak maksimal hingga saat ini. Pasalnya, dinas yang dia pimpin ini terkendala dengan minimnya peralatan dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Padahal, masyarakat yang sadar akan pengurusan administrasi kependudukan semakin besar, sehingga pelayanan juga harus ditingkatkan.
“Kita tidak mengelak jika memeng hal itu terjadi. Namun realita di lapangan, kami masih mengalami kekurangan tenaga dan juga peralatan yang dibutuhkan petugas. Padahal kita sudah melaporkan hal ini kepada pimpinan,” paparnya. (ari)
