JOMBANG, KabarJombang.com – Hebohnya acara hajatan yang digelar Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang, Taufiq Abdul Jalil, pada Minggu (4/10/2020) lalu di aula salah satu hotel di Jombang, mendapat teguran dan tanggapan dari Meteri Agama (Kemenag) RI, Fachrul Razi, Kamis (8/10/2020) kemarin.
Sayangnya, Kepala Kantor Kemenag Jombang, tidak bisa diwawancarai, Jumat (9/10/2020). Alasan salah satu pegawai Kemenag setempat, Kepala Kemenag Taufiq Abdul Jalil sedang work from home (WFH).
Ia pun berkilah, hajatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, dan atas izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Seperti melakukan silaturahmi sekaligus konsultasi ke Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
Menurutnya, hajatan tersebut sebenarnya akan dilaksanakan di Pasuruan, Jawa Timur. Namun, karena Pasuruan status zonanya merah, muncul surat edaran (SE) pelarangan melakukan kegiatan apapun.
Dari situ, tuturnya, Kepala Kemanag Jombang ini bingung, karena hajatan kurang satu minggu. Maka kemudian, acara hajatan dilaksanakan di Jombang. Mengingat, undangan juga sudah tersebar.
“Sebelumnya, beliau juga minta masukan dari Pemkab. Dan secara pribadi, beliau juga sudah melakukan izin. Dan izinnya keluar dari Pemkab. Itu ada suratnya yang disertai sejumlah catatan apa saja yang harus dipatuhi. Kalau misalkan dari Pemkab sudah jangan dilakukan. Ya kami tidak berani melakukan, otomatis itu,” ungkapnya sambil meminta namanya tidak disebutkan di media massa.
“Sebenarnya itu kan juga tergantung sudut pandang masing-masing individu. Kebetulan beliau kan aktivis di salah satu organisasi dan otomatis kan temannya banyak. Dan nyuwon sewu, kemarin itu ya banyak juga yang tidak diundang sekitar 800 orang. Tapi mereka datang sendiri,” imbuhnya.
Pihaknya juga mengaku, sudah mengantisipasi penerapan protokol kesehatan. Seperti menyiapkan masker, face shield, tempat cuci tangan dan hand sanitizer, tisu, serta sarung tangan sekali pakai. Dan untuk di dalam ruangan, pihaknya juga sudah mengimbau agar para undangan tidak membentuk kerumunan.
“Di dalam ruangan kita juga sudah kelilingi peringatan atau tulisan ‘Jaga protokol Covid-19’ dan sebagainya, banyak itu. Salah satunya dalam bentuk banner standing dan mengumumkan agar tidak menggerombol. Malah itu diumumkan langsung oleh MC terus. Ini fakta ya. Saya netral tidak berpihak kemana-mana. Dan memang kita minta untuk menyiapkan banner-banner itu, berarti kan kita sudah berusaha patuh akan Prokes itu sendiri,” bebernya.
Ia juga mengatakan, banyak teman kepala Kemenag yang juga ikut membantu menyediakan masker. Padahal masker sudah disiapkan sekitar 700 pieces.
“Bagi para undangan kan juga macam-macam yang kemarin sempat melepas masker atau tidak memakai masker. Karena beberapa undangan juga ada yang membawa anaknya, ibunya, macem-macem yang sepuh. Nah, mereka kan nggak paham soal itu,” katanya.
“Tapi kita tetap obrak-obrak untuk pakai masker. Kemarin juga kalau nggak pakai juga kita kasih. Dan panitia juga sudah mengingatkan, namun kadang juga ada yang melirik saat panitia tidak melihat, terus dilepas. Kan susah dengan orang begitu,” sambungnya.
Dikatakannya, untuk di dalam ruangan, pihak yang punya hajat sudah memperketat Prokes. Sedangkan yang di luar juga tetap dipantau teman-teman dan diingatkan. Karena di luar, kata dia, merupakan zona bebas. Tidak seperti di dalam gedung.
Pihaknya juga sudah menyiapkan 10 HT (handy talkie) di titik-titik tertentu untuk memantau dan berkomunikasi, mulai soal kerumunan ataupun kemacetan di halaman parkir. Dan sudah bekerjasama dengan Banlantas ataupun pihak kemananan yang lain.
Soal pernyataan Menteri Agama RI, pihaknya mengatakan jika Menag seperti itu karena menanggapi opini yang sudah tersebar dan berkembang dimasyarakat.
“Kalau Menteri kan punya hak dan kewenangan untuk mengklarifikasi. Jadi itu hak beliau, dan tergantung opini publik lagi. Tetapi kalau dituntut harus sempurna, ya manusia kan nggak ada yang sempurna,” pungkasnya.
