JOMBANG, KabarJombang.com – Belasan warga yang tergabung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi damai di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.
Mereka meminta Pemkab atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jujur dalam memberikan data kasus virus corona di Kota Santri kepada masyarakat. Pengujukrasa juga menuntut agar Pemkab jujur dan transparan soal anggaran.
Selain itu, pendemo juga meminta masyarakat jujur menyampaikan keluhan sakit yang diderita kepada dokter dan tim medis.
Pantuan di lokasi, sejumlah pendemo terlihat membawa poster tuntutan. Dalam aksinya, mereka tetap mematuhi protocol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan memakai masker dan jaga jarak fisik satu meter.
“Kami prihatin dengan masyarakat yang tidak jujur yang terpapar virus Corona kepada dokter dan tim medis. Selain itu, kami meminta Pemkab dan Gugus Tugas Covid-19 jujur menyampaikan data warga yang terindikasi terinfeksi Corona, juga persoalan anggaran, kami mendesak harus jujur,” kata Fattah Rochim, ketua FRMJ.
Menurutnya, masyarakat dibuat bingung akibat adanya ketidakjujuran. Fattah membeber, ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang harusnya diisolasi malah terpantau keluyuran. Juga adanya ketidakjujuran pasien ke dokter dan tim medis, mengakibatkan 17 perawat di RSUD Ploso harus menjalani isolasi.
Selain itu, Fattah juga meminta Gugus Tugas Covid-19 Jombang jujur dalam menyampaikan data penyebaran Covid-19, mulai ODP, PDP hingga Pasien terkonfirmasi positif Virus Corona di Jombang. Juga kepada orang yang meninggal diduga terpapar virus Corona baik yang bersangkutan meninggal di Jombang maupun dari luar Jombang dan kemudian dimakamkan dengan menerapkan protocol kesehatan.
Fattah pun mewarning Pemkab Jombang untuk berhati-hati terkait anggaran penanganan virus Corona. Pihaknya menegaskan akan mengawal anggaran yang akan dipakai dalam penanganan wabah Corona.
“Sekali lagi kami menegaskan agar Pemkab Jombang jujur soal anggaran, karena hingga saat ini, warga terdampak langsung Covid-19 secara ekonomi belum tersentuh bantuan, baik dari Kabuapaten hingga Pusat,” tandasnya.
Selanjutnya, soal pendataan warga Jombang yang terdampak Covid-19. Pihaknya juga mendesak Pemkab jujur dalam pendataan, mengingat pendataan dilakukan mengacu pada data yang sudah ada di desa. Selain itu, pendataan tersebut terkesan lamban.
“Pendataan sudah sekitar satu bulan, tetapi hingga saat ini masih saja berkutat pada validasi dan dalam tenggat waktu itu tidak ada bantuan sama sekali. Bantuan penanganan Covid-19 ini terkesan lamban. Sampai kapan ini,” tandasnya.
Dalam aksi ini, Fattah juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk diberikan penghargaan bagi tim medis yang gugur menjalankan tugasnya menangani pasien terinfeksi Corona. “Kami mengaspreasi pejuang kesehatan yang tidak kenal lelah dalam penangani virus corona,” pungkasnya.
