JOMBANG, KabarJombang.com – Lantaran Rabu 9 Desember 2020 ditetapkan hari libur nasional sebab Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mengurungkan niatnya untuk turun jalan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Sebagai gantinya, LSM ini melakukan audiensi ke Pemkab Jombang, Selasa (8/12/2020).
Di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang beserta sejumlah kepala OPD, FRMJ menyampaikan sejumlah poin persoalan, di antaranya kinerja salah satu Camat, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Inspektorat terkait pengisian perangkat desa.
Selain itu, Siltap (penghasilan tetap) yang tidak dibayarkan dan realisasi pembangunan menggunakan Dana Desa (DD) turut diadukanya.
“Audiensi itu untuk membicarakan permasalahan bersama Camat, DPMD, dan Ispektorat, ya kan tadi Camat merekom tanpa pertimbangan lain seperti Sekdes langsung diganti, itu kan tidak boleh,” tutur Joko Fattah Rochim, Ketua FRMJ, Selasa (8/12/2020).
Fattah juga menyoal tidak adanya tahapan-tahapan dalam proses pengisian perangkat desa di Kecamatan Ngoro. “Di Ngoro, pengisian perangkat desa tidak ada landasan, yang namanya panitia itu juga gak ada. Panitia lama bukan panitia baru dijadikan lagi. Tidak ada tahapan-tahapan yang dilalui,” jelasnya.
Mengenai Siltap, lanjutnya, yang belum dibayarkan dan pembangunan mengguakan Dana Desa, yang kualitasnya dipertanyakan. “Persoalan-persoalan itu, kami mendesak Pemkab Jombang segera menindaklajuti,” tandasnya.
Fattah menyatakan siap mendesak dan melawan, jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan. “Kalau Camat jadi Batman, DPMD Superman, maka saya yang jadi lawan keduanya,” ujarnya menganalogi dengan tokoh superhero.
Disinggung batalnya turun jalan di Hari Anti Korupsi, dia menyatakan akan tetap melakukannya di lain waktu.
“Harusnya kan besok aksi tentang kasus korupsi di Jombang. Tapi karena besok libur, maka aksi akan dilakukan lain waktu. Akan saya tagih ke Kejaksaan terkait kasus korupsi di Jombang,” tutupnya.
