Ilustrasi AI
PERAK, KabarJombang – Mangkirnya Pengurus Bumdes Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, memantik reaksi warga Pagerwojo. Warga setempat mendesak pihak APH untuk segera turun.
“Terkait ketidak hadiran Pengurus Bumdes Pagerwojo dalam rapat koordinasi, indikasi penyimpangan Dana Desa di Bumdes Paggerwojo, semakin kuat. Kami warga Pagerwojo minta APH secepatnya turun tangan,”ujar sumber FaktualNews.co di Pagerwojo, Jumat (16/10/2026) siang.
Sumber yang berprofesi sebagai ASN itu mengatakan, apapun hasilnya, terbukti ada penyalahgunaan atau tidak uang DD untuk penyertaan modal Bumdes itu, harus secepatnya diusut.
“Apalagi ini merupakan salah salah satu program unggulan Presiden Prabowo yakni ketahanan pangan,”ujar pria berseragam keki itu dengan nada tinggi.
Bendahara Bumdes: Kades tak Konformasi
Bendahara Bumdes Pagerwojo, Husnul Muhib yang dikonfirmasi terkait ketidak hadirannya dalam rapat koordinasi mengaku saat itu tak mendapat konfirmasi Kepala Desa, Imam Wahyudi mengenai rencana rapat tersebut.
“Tidak ada konfirmasi sebelumnya ke kami, saya lagi ada acara, begitu juga Bani (direktur Bumdes) ada acara,” kata Husnul Muhib.
Lebih lanjut Husnul Muhib yang juga merupakan guru PNS Kemenag mengeklaim jika sejauh ini operasional Bumdes Pagerwojo tidak ada masalah.
“Tadi pagi ada monev dari Kecamatan Perak, tidak ada masalah. Kalau PAD yang belum masuk ke desa, nanti pada Desember 2026 saat Musdes dimasukkan,”ujarnya.
Saat dikonfirmasi atas dugaan warga terkait penyalahgunaan Dana Desa untuk Bumdes Pagerwojo yang menyebutkan Bendahara dan Direktur serta oknum anggota BPD diduga terlibat, Husnul Muhib menolak keras.
“Dugaan itu tidak benar sama sekali,” katanya singkat mengakhiri pembicaraan dengan FaktualNews.co.
Direktur Bumdes Diduga Menghindar
Sementara itu, Direktur Bumdes Pagerwojo Bani Ahmad saat akan dikonfirmasi ke nomor WhatsApp yang biasa digunakan, diduga menghindar. Saat itu, wartawan hanya mendapat jawaban dari nomor yang sama yang mengaku sebagai admin dari Yotiv.
“Halo kak..Kami admin dari Yotiv ..Ada yg bisa di bantu?,” pesan singkatnya.
Sebelumnya, Dana Desa (DD) tahun 2025 sebesar Rp216 juta untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dipersoalkan warga lantaran operasionalnya mangkrak dan kantornya di kawasan Masjid Baiturrahman telah kosong sejak sebulan terakhir.
Kecurigaan warga semakin menguat karena modal yang sedianya dialokasikan untuk usaha jual beli beras dan bisnis berbasis online milik Direktur Bumdes, Bani Ahmad, tersebut dinilai tidak jelas juntrungnya dan luput dari aktivitas riil di lapangan.
Menyikapi polemik ini, seorang tokoh muda setempat berinisial SH mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam guna mengusut aliran anggaran negara yang diduga raib tersebut. Warga berharap transparansi pengelolaan dana desa ini dapat segera ditegakkan demi menjawab keresahan publik terkait kegiatan Bumdes yang kini terbengkalai.(FaktualNews.co)
Leave a Comment