Status Suspend Dapur SPPG Jombang Picu Kecurigaan, Aktivis Minta Transparansi

JOMBANG, KabarJombang.com – Munculnya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendapatkan status suspend dari Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Jombang (MRJ) yang menyoroti proses verifikasi dapur sebelum dinyatakan layak beroperasi.

Sekretaris Jenderal MRJ, Syadat Al Mahiri, menilai banyaknya dapur yang sebelumnya lolos verifikasi namun kemudian dihentikan sementara karena dianggap belum memenuhi standar menjadi indikasi adanya kelemahan dalam proses pemeriksaan awal.

Menurutnya, verifikasi seharusnya dilakukan secara ketat dan profesional sehingga dapur yang belum memenuhi ketentuan tidak sampai mendapatkan izin operasional. Ia menegaskan bahwa munculnya kasus suspend terhadap sejumlah dapur patut menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.

“Kalau sejak awal dapur tersebut sudah diverifikasi dan dinyatakan layak, seharusnya standar yang dipersyaratkan sudah terpenuhi. Ketika kemudian ditemukan kekurangan hingga harus disuspend, tentu masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana proses verifikasinya dilakukan,” ujar Syadat, Jumat (12/6/2026).

Selain itu, Syadat mengaku menerima informasi mengenai adanya dugaan tekanan terhadap tim verifikasi agar meloloskan dapur tertentu meskipun belum memenuhi standar yang ditetapkan. Informasi tersebut, kata dia, berasal dari sejumlah pihak yang mengetahui proses pengajuan dapur SPPG.

Ia menyebut, dalam informasi yang diterimanya, terdapat investor yang diduga berupaya mempengaruhi proses verifikasi dengan mencatut nama-nama tokoh tertentu maupun pihak yang memiliki posisi strategis.

“Saya mendengar ada informasi terkait upaya dari pihak investor untuk mendorong agar dapur tertentu tetap lolos verifikasi meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar. Bahkan disebut-sebut ada yang membawa nama orang-orang berpengaruh untuk memperkuat posisinya,” katanya.

Meski demikian, Syadat berharap seluruh informasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan oleh pihak yang berwenang. Ia menilai program pemenuhan gizi yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul belakangan perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan verifikasi. Dengan demikian, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjaga dan potensi penyimpangan dapat diminimalisasi.

“Program ini sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat dan menggunakan dana negara. Karena itu pengawasannya harus ketat, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan program itu sendiri,” tegasnya.

Syadat juga menyinggung sejumlah persoalan yang sempat mencuat di lingkungan BGN. Ia berharap pimpinan baru lembaga tersebut dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini.

“Berbagai persoalan yang muncul harus dijadikan pelajaran untuk berbenah. Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Jombang, Deny Setiawan, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tugas utama memberikan pendampingan dan edukasi kepada pengelola dapur SPPG agar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BGN.

Menurut Deny, upaya tersebut dilakukan baik terhadap dapur yang sudah beroperasi maupun calon dapur yang masih dalam tahap persiapan pembangunan. Pendampingan diberikan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan pelayanan.

“Fokus kami saat ini adalah memberikan edukasi kepada dapur-dapur SPPG agar sesuai dengan standar dan kualifikasi yang ditetapkan. Termasuk kepada calon mitra yang sedang mempersiapkan pembangunan dapur, sehingga nantinya tidak mengalami kendala,” jelas Deny.

Saat dimintai tanggapan mengenai dugaan adanya tekanan dari investor terhadap tim verifikasi, Deny memilih tidak memberikan komentar. Ia mempersilakan pertanyaan tersebut disampaikan kepada pihak lain yang dinilai lebih berkompeten untuk menjawab.