Menguak Indikasi Kolusi ULP, PPK dan Penyedia Jasa Dalam Tender Jasa Kontruksi di Tengah Pandemi

JOMBANG, Kabarjombang.com – Refocusing anggaran untuk penanganan virus corona dengan tidak mengesampingkan rencana pembangunan infrastruktur yang telah tersusun, berhasil dilakukan Pemkab Jombang secara bersamaan. Namun dibalik kesuksesan tersebut, tudingan masih terjadinya indikasi kolusi antara kelompok kerja unit layanan pengadaan (pokja ULP), pejabat pembuat komitmen (PPk) dan penyedia jasa, justru bermunculan.

Sejumlah tender jasa kontruksi di Jombang menurut para sumber yang berhasil ditemui, terindikasi sarat permainan. Pembangunan gedung KB, rehabilitasi gedung puskesmas, pembangunan kantor kecamatan Jombang hingga RSUD Ploso, menurut para sumber ini sudah sejak jauh hari sebelum proses tender dibuka, telah ditentukan pemenangnya.

Tender pembangunan kecamatan Jombang misalnya. Menurut keterangan sumber berinisial WR yang meminta namanya tidak disebut secara gamblang, pemenang tender merupakan ASN di dinas perumahan dan permukiman Jombang. “Dia merupakan anak kesayangan salah satu sekretaris dinas. Istri dari sekretaris dinas ini juga saat ini menjadi sekretaris ULP. Indikasi kolusinya cukup kental,” tegas WR.

Sinyalemen adanya kongkalikong dibalik kemenangan CV HPS milik pegawai dinas Perkim dalam tender gedung kecamatan dan KB Jombang itu, diperkuat dari kegagalan dia saat mengikuti tender di luar Jombang. “Diluar Jombang HPS itu dokumennya tidak memenuhi standar dan selalu gagal mengikuti proses lanjutan, tapi anehnya di Jombang malah selalu menang. Padahal aturan satu Indonesia masalah kelengkapan dokumen itu semua sama,” tambah dia.

Belum lagi masalah tender pembangunan gedung RSUD Ploso yang sudah diketahui siapa pemenangnya sebelum proses lelang dilakukan. Hal itu kemudian membuat sejumlah pelaku jasa konstruksi berencana melayangkan somasi ke ULP Jombang. Sadar kebobrokannya diketahui para penyedia yang kalah, masih kata WR, ULP yang bekerjasama dengan PPK memberikan kompensasi sejumlah paket kepada beberapa penyedia yang dianggap vocal.

“CV BS itu tiap ikut lelang, administrasinya selalu amburadul, namun karena dia dianggap membahayakan bagi ULP, akhirnya dimenangkan. Coba kalau berani dan dianggap fair, dibuka CV yang digugurkan dengan CV BS, kita lihat sama-sama administrasinya seperti apa,” ucap WR menambahkan.

WR pun berani menyebut otak dibalik pengaturan tender bebas di ULP Jombang berinisial ST. “Makanya dengan kondisi lelang seperti ini jadi malas untuk ikut lelang. Padahal dari satu paket tender, kita tidak sedikit mengeluarkan biaya. Minimal masih keluar  3 juta. Tapi ujung-ujungnya kita dikadalin,” keluh dia.

Senada juga disampaikan salah satu pelaku jasa konstruksi yang juga meminta namanya disamarkan. “Cerita WR itu memang terjadi. Dulu ULP akan disomasi sejumlah rekanan akibat tidak fair karena pemenangnya ASN dan  orang orang dekat pokja saja. Tahu akan disomasi, rekanan berinisial Hr langsung dikasih paket lelang rehab pukesmas Tambakrejo, sementara Hri dikasih rehab kejaksaan dan gedung KB, Pr dapat puskesmas Peterongan dan Hru dapat RSUD Ploso,” terang Si.

Untuk mengaburkan indikasi kolusi yang ada, menurut para sumber, pihak ULP maupun PPK, selalu beralibi proyek yang mereka lakukan sudah dalam Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang terdiri dari pihak kejaksaan dan kepolisian. “Ya mereka selalu ngomong proyek itu bersih karena didalamnya ada TP4,” ungkap Si, rabu (15/7/2020).

Berdasar penelusuran kelompok faktual media, TP4 baik pusat dan daerah yang disebut narasumber, telah resmi dibubarkan sejak awal Desember 2019. Kejaksaan Agung memutuskan hal itu dalam rapat kerja internal Kejagung yang diselenggarakan sejak Selasa (3/12/2019). “Selesai. Sudah tidak akan ada lagi (TP4),” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Mukri ketika dihubungi wartawan, sehari sesudah rapat internal digelar.

Dikonfirmasi terpisah, PPTK pembangunan gedung KB, Tri Ubayani menyebut, proses lelang sepenuhnya menjadi kewenangan ULP. “Kami tidak tahu menahu mengenai proses lelang. Yang pasti memang untuk pembangunan gedung KB sudah ada pemenangnya, sudah tanda tangan kontrak juga sudah ada pengerjaan,” terang Tri memungkasi.