JOMBANG, KabarJombang.com – Jumlah kumulatif positif Covid-19 di Kabupaten Jombang, mencapai 900 kasus. Ini berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 di laman Dinkes Jombang, per Jumat (3/10/2020) pukul 14.00 WIB.
Dari jumlah itu, 716 pasien di antaranya dinyatakan sembuh atau meningkat 3 orang dari hari sebelumnya, yakni dari masing-masing 1 orang dari kecamatan Jombang, Perak dan Bandar Kedungmulyo. Selain itu, 1 pasien meninggal dari kecamatan Ngusikan menjadi 84 orang. Sedangkan pasien yang dirawat, mencapai 100 orang.
Hanya saja, penggalian lebih detail terkait perkembangan kasus Covid-19 di Kota Santri ini, masih menuai aral. Meski sebelumnya disoroti Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), Aan Anshori, beberapa waktu lalu, pihak Dinkes Jombang terkesan masih bungkam terkait hal tersebut.
Kritik pedas, juga datang dari kalangan mahasiswa. Kali ini, Ketua Umum PC PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Jombang, Muhammad Irkham meyayangkan sikap Dinkes yang enggan berkomentar terkait Covid-19 dan mengalihkan ke Bupati.
“Seharusnya masalah Covid-19 ini harus saling bersinergitas. Oke lah mungkin sudah dilakukan pembatasan di jalan-jalan tiap malam dan warung kopi yang ditertibkan. Tapi, penanganan tersebut tidak sampai pada realnya,” ujar Irkham kepada KabarJombang.com, belum lama ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, dinilainya hanya sebatas melakukan seremoni saja. Semisal, peresmian berlabel Tangguh pada kampung, wisata, pasar hingga Ponpes (pondok pesantren) dan sejumlah tempat lain.
“Jika berbicara tentang kerumunan, kesadaran masyarakat masih minim. Perlu adanya upaya penekanan garis koordinasi pemerintahan. Yang terjadi dan saya amati itu hanya sebatas peresmian terkait tangguh-tangguh itu. Dan saya kira dengan anggaran yang ada, Pemkab mampu membuat semacam relawan profesional. Karena anggaran untuk Covid-19 juga tersedia,” ungkapnya.
Dengan adanya program tangguh yang dicanangkan Pemkab di beberapa tempat, pada kenyataanya Ponpes menjadi klaster baru saat ini.
“Dan untuk influencer yang beberapa waktu lalu pernah dilakukan Pemkab. Yang saya amati apa ya, masak penanganan Covid-19 dengan influencer. Itu dari mana, nggak sinkron,” katanya.
Meski tingkat kesembuhan Covid-19 mencapai 79,6 persen pada Jumat (3/10), Irkham menilai Pemkab Jombang masih kurang optimal menangani wabah Covid-19. Mengingat, sejumlah sarana protokol kesehatan seperti wastafel cuci tangan yang ditebar di banyak titik di Jombang, seolah tak terurus.
“Bahkan saya pernah tracing pada sarana cuci tangan. Ya kering dan sering tidak terisi. Hanya tinggal bannernya saja. Itu yang terjadi,” herannya.
Upaya Pemkab tersebut, lanjutnya, seolah tidak untuk menyelesaikan masalah dan masih setengah hati. “Juga upaya yang ingin disampaikan ke masyarakat kurang diterima, dan hanya menghabiskan dana saja,” imbuhnya.
Dia juga mengaku heran, mengapa tidak digalakkan kebijakan rapid tes dan swab gratis untuk warga Jombang secara keseluruhan. Mengingat, sama-sama teralokasi anggaran, dan upaya demikian ini, lebih efektif ketimbang pengadaan barang habis pakai seperti hand sanitizer, masker, dan sarana cuci tangan.
“Penanganan itu lebih penting daripada yang sudah terkena Covid-19. Jika pemerintah hanya meresmikan tempat tangguh-tangguh saja, tidak efektif. Dan harus ada upaya yang konkrit jangan hanya formalitas saja,” tangkasnya.
