Warga Desa Wangkalkepuh Gudo Jombang Soroti Kinerja Kepala Desa, Dugaan Penyimpangan Anggaran Mencuat

GUDO, KabarJombang.com – Sejumlah warga Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, mengungkapkan berbagai keluhan terhadap kinerja Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) yang saat ini menjabat. Warga menilai sejak dikukuhkan sebagai kepala desa, hingga kini belum terlihat adanya aksi nyata dalam pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa program-program prioritas seperti pembangunan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Dusun Kasemen belum direalisasikan. Padahal, anggarannya sudah tertulis dan terpampang jelas dalam banner resmi di depan kantor desa.

“Pengadaan kendaraan operasional seperti motor roda tiga (tosa) yang dijadwalkan terealisasi pada April 2025 juga belum ada tindak lanjutnya hingga saat ini. Masyarakat jadi bertanya-tanya, mengapa kepala desa terkesan diam saja?” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (15/7/2025).

Tak hanya soal mandeknya pembangunan, warga juga mempersoalkan keputusan sepihak Kepala Desa yang memberhentikan staf desa tanpa musyawarah atau mekanisme yang sesuai aturan. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Camat Gudo, dengan tembusan kepada Bupati Jombang, Inspektorat, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Inspektorat dikabarkan telah memerintahkan camat untuk menggelar Musyawarah Desa (Musdes) guna membahas pencabutan Surat Keputusan pemberhentian tersebut dan mengaktifkan kembali staf yang diberhentikan. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret yang diambil.

“Ini menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari pihak kepala desa. Bahkan kecamatan pun bingung harus bersikap seperti apa,” tambah warga tersebut.

Lebih lanjut, warga juga menyoroti proyek pembangunan gedung pelayanan desa yang semestinya dilakukan secara swakelola, namun justru dilimpahkan ke pihak ketiga. Kepala desa bahkan sempat mengakui hal ini dalam rapat bersama BPD, dengan alasan merasa tidak enak terhadap pihak pemborong.

Selain itu, penggunaan anggaran untuk perbaikan mobil Ambulans Siaga Desa senilai Rp2,7 juta juga menuai tanda tanya. Dana tersebut seharusnya dikelola oleh sopir Siaga Desa sebagai pihak yang lebih memahami kondisi kendaraan. Namun kenyataannya, pengelolaan diambil alih langsung oleh kepala desa.

“Yang diperbaiki hanya bagian cover bed tempat pasien. Padahal anggaran itu mestinya dipakai untuk pengecekan menyeluruh mobil, termasuk perbaikan mesin jika diperlukan,” terangnya.

Warga berharap agar Inspektorat Kabupaten Jombang segera turun tangan untuk menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Mereka juga mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap kinerja Kepala Desa Wangkalkepuh.

“Jika benar-benar dilakukan audit, kami yakin akan ada banyak temuan,” pungkasnya.

Sementara Nur Hadi, Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) Wangkalkepuh, Gudo saat dikonfirmasi meminta untuk menemuinya supaya lebih jelas. “Iya ketemu saja biar lebih jelas,” singkatnya.