Korban Dugaan Pungli Surat Tanah di Jombang Resmi Lapor ke Polda Jatim

PERAK, KabarJombang.com – Kesabaran korban dugaan pungli Sekdes Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupetan Jombang, nampaknya berakhir. Buktinya, sejumlah warga yang merasa menjadi korban didampingi pengacara Senin (9/11/2026) melapor ke Polda Jatim.

M Saudi Abdillah (36), salah seorang korban dugaan pungli yang dilakukan Sekdes Pagerwojo, Shonifudin mengatakan, laporan ke Polda Jatim dilakukan adalah cara yang baik dalam penyelesaian dugaan pungli tersebut.

Menurut M Saudi Abdillah, sebenarnya pihaknya tidak menyelesaikan dugaan pungli ini melalui APH (Aparat Penegak Hukum) jika terduga pelaku mengembalikan uang dugaan pungli yang dimintanya.

“Dalam pertemuan antara korban dan pelaku di balai desa, pelaku mau mengembalikan. Namun pada waktu yang dijanjikan pelaku ini justru menghilang tak menemui korbannya sampai sekarang,” kata M Saudi Abdillah Senin (9/11/2026) siang.

Karena itulah, lanjut M Saudi Abdillah, pihaknya didampingi pengacara melaporkan kasus dugaan pungli terkait surat tanah yang dilakukan Sekdes Shonifudin ke Polda Jatim.

“Kami berharap kasus dugaan pungli ini secepatnya ditangani Polda Jatim, beberapa hari lalu kami juga sudah melapor ke Polres Jombang,” ujar M Saudi Abdillah yang Staf Khusus Anggota DPR RI dari F PAN Sungkono itu.

Lebih lanjut M Saudi Abdillah yang didampingi Ketua Forum Aliansi Warga Pagerwojo, Agus Kusuma Nirwana menjelaskan, seiring dengan berjalannya waktu dan berlarut-larutnya tak ada penyelesaian kasus dugaan pungli ini. Warga Pagerwojo yang mengaku menjadi korban dugaan pungli semakin banyak.

M Saudi Abdillah dan Agus Kusuma Nirwana menduga jika kasus dugaan pungli yang dilakukan Sekdes Shonif yang melibatkan Kades Imam Wahyudi juga melibatkan banyak oknum Perangkat Desa Pagerwojo.

“Berdasarkan hasil investigasi kami kepada korban, mereka juga banyak yang mengaku setor uang pungli ke Sekdes Shonif melalui sejumlah oknum perangkat desa. Demikian ini ada rekaman pengakuan dan foto KTP korban, kami tidak mengada-ada, “kata Agus Kusuma Nirwana.

“Selain itu, Pak Kades Imam Wahyudi, kepada saya juga menyebut nama-nama perangkat desa yang ikut terlibat dalam dugaan pungli tersebut. Sudah seperti ini kok masih kekeh gak mau kembalikan, kami sudah beri waktu sebulan untuk dikembalikan ketika itu. Biar APH saja sekarang yang nangani, “timpal M Saudi Abdillah.

M Saudi Abdillah menambahkan, sebenarnya adanya PTSL di Pagerwojo tahun ini, warga masih banyak yang mengikuti. Namun karena terbentur persyaratan admin pertanahan yang belum dimiliki dan jika mengurusi surat tanah sebagai syarat PTSL tersebut dipungli banyak sehingga warga enggan ngurus.
“Kalau PTSL nya sih cuma bayar Rp 150 ribu, tapi untuk ngurusi surat tanah sabagai syarat PTSL itu dipungli minimal Rp1.500 ribu hingga gak ikut PTSL,”pungkas Dillah.

Terkait laporan ke Polda Jatim tersebut, Sekdes Shonifudin dan Kades Pagerwojo, Imam Wahyudi saat dihubungi FaktualNews.co untuk dikonfirmasi melalui chat WhatsApp tidak ada respon.

Dugaan pungli ini mencuat setelah adanya video dugaan pungli yang dilakukan Sekdes Shonifudin tersebar di medsos.
Dalam video berdurasi 48 detik yang beredar di grup WhatsApp warga Pagerwojo itu ada pengakuan seorang warga dipungli Sekdes Pagerwojo, Shonifudin sebesar Rp2.5,5bjuta untuk pengurusan surat tanah.
Dalam video tersebut menyebutkan jika permintaan Sekdes Shonifudin sebesar Rp2,5 juta yang sudah diberi tersebut tidak bisa ditawar lagi.

Percakapan dalam video antara korban dengan pengambil gambar mengatakan “jaluk ae nek gak oleh gawe rame ae (diminta saja kalau tidak boleh dibuat rame saja),”ucap pengambil gambar dalam video tersebut.
Sekdes Shonifudin, Kades Imam Wahyudi dan sejumlah anggota BPD Pagerwojo pernah dipanggil Camat Perak, Supriyono (sebelum meninggal).

Sekdes Shonifudin kepada Camat Supriyono ketika itu mengatakan apa yang dilakukan atas perintah pimpinan.
Namun sejak sepeninggal Camat Perak, Supriyono kasus dugaan pungli yang dilakukan Sekdes Shonifudin hingga kini belum ada penyelesaian.