JOMBANG, KabarJombang.com – Warga Desa Watugaluh kecamatan Diwek Jombang terus tanyakan proyek pengelolaan Dana Desa (DD) yang tidak transparan serta proyek DD yang dikontraktualkan.
Bahkan, warga juga membentuk organisasi masyarakat yang disebut Aliansi warga Desa Watugaluh yang telah di sepakati okeh pemuda, tokoh masyarakat dan BPD desa Watugaluh.
“Tujuan di dirikan organisasi tersebut untuk mengajukan aundensii dengan kepala desa Watugaluh terkait transparansi penggunaan anggaran dana desa (DD) dan untuk meminta spj DD karena masyarakat menduga banyak kejanggalan terkait pengelolaan anggaran DD tahun 2023,” ujar Ashar, ketua Aliansi warga Desa Watugaluh pada kabarjombang.
Ashar juga menjelaskan, awalnya masyarakat dan BPD meminta klarifikasi ke balai desa untuk transparansi pemerintahan dan menanyakan LPj dana desa dan minta forum diskusi terbuka. “Namun dari jawaban dari kepala desa waktu itu bilang, kok mendadak. Kades bilang satu minggu jika ada waktu, setelah masyarakat sepakat menunggu satu minggu tidak ada jawaban,” jelasnya.
Lanjut ashar setelah itu masyarakat mencoba tanya ke bendahara namun bendahara pun menjawab tidak bisa/tidak berani memberikan transparansi LPJ.
Selain itu, warga juga mencoba bertanya ke ketua TPK mujib(M) tentang pembangunan paving di beberapa Dusun dan menjelaskan jika dana itu dari sumber dana desa dan memang diborongkan ke pihak Pemborong
“Bapak Mujib menjelaskan aturan diborongkan pihak ke 3 itu sah karna bapak Mujib bilang sudah bertanya ke bapak Camat bilangnya seperti itu. Dan untuk LPj dia tidak punya hak dan tidak berani menunjukkan ke masyarakat yang berhak memberikan LPj itu bapak kepala desa,” imbuhnya.
Akhirnya pada tanggal Oktober malam masyarakat dan ketua BPD musyawarah untuk mengadakan dan mengungdang seluruh warga Watugaluh untuk diadakan forum rapat terbuka dibalai desa tgl 9 Oktober 2023 dan kesepakatan itu disepakati masyarakat juga.
“Namun tgl 8 Oktober 2023 sore ketua BPD H.riono menyampaikan informasi kepada warga bahwa tadi pagi bapak Riono ke rumah bapak kades bertanya ke kades terkait rapat dengan warga, namun kades menjawab, masyarakat tidak punya hak untuk tau LPJ, yang berhak tau adalah pihak inspektorat dan kades tidak mau ada rapat itu. Akhirnya warga menyimpulkan ada apa dengan pemerintahan di Watugaluh,” beber Ashar.
Terpisah kepala Desa Watugaluh Diwek Feryanto saat dikonfirmasi perihal tersebut engan menjelaskan. “Besok saja ketemu hari ini masih banyak agenda,” jawabnya pada kabarjombang.
Terpisah ketua Tim Pengelola kegiatan (TPK) Mujib saat di konfirmasi membenarkan kalau Proyek Dana Desa (DD) di Desa Watugaluh dikontraktualkan. “Benar kita kotraktualkan di pak (F) tetapi meskipun di kontraktualkanl warga terdekat tetap kita libatkan sebagai pekerja,” terangnya di kediamannya, Kamis (12/10/2023).
Namun Mujib membatah tudingan masyarakat kalau dirinya pernah bilang sudah ijin ke pak Camat diperbolehkan di kontraktualkan secara aturan. “Saya tidak pernah bilang seperti itu yang jelas memang proyek DD kita kontraktualkan kalau masyarakat mau minta LPJ nya DD yang jelas tidak boleh, yang boleh meminta ya Inspektorat, DPMD kalau kenapa dikontraktualkan lebih jelasnya ke pak kades saja,” jelasnya.
Sampai berita ini ditayangkan kabarjombang masih berupaya Konfermasi ke Camat Diwek.
