KABUH, KabarJombang.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang dikeluhkan warga. Pasalnya, warga sudah membayar sebesar 500 ribu untuk program PTSL tersebut yang dijanjikan Kades Sukodadi sejak tahun 2020 lalu, namun hingga kini tidak kunjung kunjung jadi.
Dari informasi yang dihimpun kabarjombang.com, bahwa Desa Sukodadi sebenarnya tidak ada Kouta PTSL. Namun kades Sukodadi sudah berani meminta uang pada warganya untuk Program PTSL.
”Hingga kini pun uang warga belum dikembalikan. Padahal jelas-jelas program tersebut tidak ada. Saya berharap Aparat penegak hukum mengambil tindakan terkait hal ini,” terang (AR) salah satu warga.
Menurut AR, Kades Sukodadi pada sekitar tahun 2020 mengumumkan ke warga kalau ada program PTSL. Warga pun diharuskan membayar 500 per SPPT.
“Yang mengukur pada waktu itu perangkat desa sendiri, bukan dari BPN jombang. Ada juga satu orang ditarik 7 juta karena tanahnya lebih luas. Warga mau protes tidak ada yang berani, hanya beberapa saja yang berani menanyakan akhirnya uangnya di kembalikan namun masih banyak yang belum dikembalikan hingga kini,” imbuh AR.
Menurut warga yang lain yang juga panitia program PTSL mengatakan, Kades Sukodadi membuat Panitia Per dukuhan untuk mengukur tanah.
“Salah satunya saya juga termasuk panitia, pada waktu itu pak kades bilang disuruh ngukur dulu biar tidak gegeran atar tetangga. Di dukuhan tempat saya ini yang daftar PTSL berjumlah kurang lebih 40 orang, namun baru bayar sekitar sepuluh juta uang diserahkan ke Pak lurah,” terangnya.
“Seingat saya sejak tahun 2021, soalnya sudah lupa, selama ini belum ada sosialisasi dari BPN. Dulu dikumpulkan, diperintahkan disuruh mengukur dengan biaya 500 ribu. Katanya nanti kalau BPN datang biar tidak geger (ramai), kalau nanti ada BPN datang Geger PTSL nya gagal, gitu katanya pak lurah. Sampai saat ini belum ada kabar dari BPN,“ tandasnya.
Sekdes Sukodadi, Edi Retno saat dikonfirmasi hal tersebut mengatakan, bahwa Desa Sukodadi tidak ada kuota untuk program PTSL.
“Kalau ada tarikan sebesar 500 ribu pada warga, saya tidak tahu. Itu tim dukuhan masing-masing, saya juga tidak tahu pembentukannya, yang jelas untuk Desa Sukodadi tidak ada Kuota PTSL,” terang Edi.
Kepala Desa Sukodadi, Sukoyo
saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, jika pihaknya belum mengajukan program PTSL.
“Saya sudah dilaporkan ke Polres kemarin, saya rapatkan dengan perangkat desa, sudah kita batalkan PTSL nya. Untuk anggaran yang bawa uangnya, saya suruh kembalikan, saya juga tidak bawa uangnya. Kemarin kita memang dapat jatah PTSL dari BPN tahun 2021 tetapi kita batalkan,” jelas Kades Sukodadi.
“Untuk saat ini, uang sudah dibayarkan oleh warga, memang belum semua dikembalikan. Masih rundingan sama panitia, yang jelas saya tidak tahu jumlah tarikannya jumlahnya berapa juga tidak tahu jelasnya,” tegasnya.
Saat disinggung terkait uang untuk program PTSL yang diserahkan ke dirinya, ia langsung menyangkalnya dan mengaku tidak membawa uang tersebut sepeser pun.
“Saya pengen ngerti warga seperti itu tak ringkese pisan (saya habisi sekalian), itu sama menjelek-jelekkan nama saya. Yang jelas warga itu gak suka sama saya. Memang yang punyak ide PTSL saya, terus dirapatkan sejak tahun 2020,terus saya di panggil di polres, kalau ini saya teruskan, saya dijiret. Makanya saya batalkan,” tegasnya pada kabarjombang.com.
