JOMBANG, KabarJombang.com – Pembebanan sebagian pajak lima tahunan Mobil siaga desa oleh kecamatan kepada desa di Kecamatan Mojoagung dan Jombang, dinilai Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fatah Rochim, sebagai bentuk penyelewengan dan mengarah ke pungutan liar (pungli)
“Status mobil siaga desa itu pinjam pakai dari pemerintah daerah kepada kecamatan. Untuk pajaknya secara otomatis yang nanggung pemda yang pengalokasian nya melalui rekening kecamatan. Kalau kemudian bayar separuh kecamatan separuh desa, berarti akan ada penganggaran ganda. Bisa masuk ranah pungli itu,” tegas Fatah, jumat (10/1/2020) pagi.
Pihaknya mendesak agar tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten bekerja secara maksimal mengusut tuntas kasus ini. Ditambahkan dia, selama ini kinerja tim Saber Pungli tidak terlihat sama sekali.
“Selama 2019 hingga kini, tim Saber Pungli tidak ada aksi sama sekali, tidak ada greget memberantas pungli, makanya kasus semacam pajak MSD, laporan adanya penyelewengan dana desa maupun pungli-pungli di sektor pemerintahan tidak tersentuh sama sekali,” ungkap dia.
Lebih jauh dipaparkan, operasional satuan tugas (Satgas) Saber Pungli berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jombang.
Namun ironisnya, masih kata dia, Satgas yang diharapkan mampu bekerja sesuai harapan, justru sebaliknya. “Kantor kosong tidak ada yang jaga, kegiatan memberantas pungli tidak ada, terus apa kerja mereka, padahal operasional ditanggung oleh APBD. Artinya mereka mau makan uang rakyat tapi tidak bekerja,” berang dia.
Terpisah, kepala seksi intelijen kejaksaan negeri Jombang, Harry Rachmat selaku wakil ketua Satgas Saber Pungli mengaku, tim bentukan pemerintah daerah sebenarnya telah bekerja sesuai amanah yang diemban. Namun, menurut dia, yang dilakukan tim sepanjang 2019 bukan dalam bentuk penindakan. “Kami lebih banyak bekerja dalam hal pencegahan dan sosialisasi,” terang Harry kepada reporter KabarJombang.com (kelompok faktual media).
Diapun mengakui tidak adanya aktivitas dikantor Satgas Saber Pungli dikarenakan sejumlah hal. “Pemerintah memang membentuk satgas dan memberikan fasilitas kantor, tapi tidak dianggarkan peralatan serta SDM nya termasuk gaji untuk staf yang bagian jaga,” aku dia.
Akan tetapi, menurut dia, hal itu tidak mengurangi kinerja satgas, menurut dia, masyarakat masih bisa melapor jika ada dugaan pungli yang terjadi via email maupun telepon yang terpampang di papan nama depan kantor Satgas Saber Pungli.
Pantauan KabarJombang.com, kantor Satgas Saber Pungli yang berada di jalan Dr.Soetomo no 19, Kecamatan Jombang, tampak tidak aktivitas lazimnya sebuah kantor.
Menurut pemilik warung yang bersebelahan dengan kantor Satgas Saber Pungli, kantor itu hanya digunakan sesekali saja jika ada rapat. “Kalau sehari-hari ya memang sepi gak ada orang,” terang pemilik warung.
