JOMBANG, KabarJombang.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mulai menyoroti anggaran pengadaan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer (HS) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang.
Kasi intel Kejari Jombang, Andi Subangun saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya sedang meneliti kebenaran terkait pengadaan alat dan bahan pencegahan penyebaran Covid-19 di DLH Jombang.
“Sudah kami laporkan ke Bapak Kajari, dan sedang dilakukan pengecekan,” jawab Andi Subangun, melalui pesan WhatsApp, Minggu (26/4/2020).
Andi menjelaskan, dalam keadaan darurat, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan swakeola. Dan hal itu, lanjutnya, sudah diatur dalam Surat Edaran LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah).
“Kondisi darurat seperti wabah Covid-19, pengadaan bisa dilakukan dengan swakelola. Namun tetap memperhatikan etika dalam pengadaan,” sambungnya.
Edaran yang dimaksud, yakni SE Kepala LKPP No 3 Tahun 2020. Selain itu juga diatur dalam Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018. Meski begitu, pihak menegaskan, akan meneliti terkait penagdaan di DLH Jombang.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran pengadaan masker, sarung tangan dan hand sanitizer (HS) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, sangat fantastis. Yakni mencapai Rp 400 Juta bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT).
Alat dan bahan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini, direncanakan dibagikan ke pasukan kuning sejumlah sektiar 370 orang.
Informasi yang dihimpun, hampir semua bidang pada DLH Jombang masing-masing mendapatkan dana sekitar Rp 400 Juta, namun diperuntukkan pada kegiatan berbeda. Sementara satu bidang di antaranya, sudah melakukan pengadaan masker, sarung tangan dan hand sanitizer. Bahkan kabar yang beredar, masker sarung tangan dan hand sanitizer tersebut sudah dibagikan.
Baca sebelumnya:
– Fantastis, Pengadaan Masker Sarung Tangan dan HS di DLH Jombang Capai Rp 400 Juta
– Dinkes Jombang Bantah Terima Dana atau Hasil Pengadaan Masker dari DLH
