JOMBANG, KabarJombang.com – Baru-baru ini, pemerintah pusat berencana mereformasi subsidi energi salah satunya adalah penggunaan gas lpg 3 kg mulai tahun 2022 hanya bisa digunakan masyarakat pemilik kartu sembako.
“Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/8/2021) dikutip dari kompas.com.
Terkait dengan subsidi agar tepat sasaran, pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga dilakukan dengan verifikasi dan validasi secara reguler. Alasan elpiji 3 Kg hanya untuk pemilik kartu sembako. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran.
Pihaknya menyebut, selama ini, pemberian subsidi kerap “melenceng” karena ketidakakuratan data. Subsidi elpiji 3 kilogram misalnya, hanya 36 persen saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin. Sementara di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.
Dengan adanya perubahan ini pihaknya berharap, subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat, tetapi tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggarannya semakin berkualitas,” jelas dia beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani mengatakan, menunggu kesiapan semua pihak peralihan ini bakal disiapkan secara bertahap. Karena itu, pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk subsidi sebesar Rp 134 triliun tahun depan. Jumlah tersebut melonjak sebesar Rp 4,3 persen dari alokasi subsidi energi tahun 2021.
Anggaran digunakan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap solar, mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi elpiji tabung 3 kilogram dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan mendorong energi baru terbarukan secara bertahap.
“Untuk subsidi non-energi Rp 72,9 triliun, jadi total subsidi mencapai lebih dari Rp 306 triliun, termasuk untuk subsidi pupuk petani, subsidi bunga kredit program, dan PSO terutama untuk layanan transportasi publik, dan subsidi pajak,” ucap Sri Mulyani.
Selain itu, peralihan subsidi elpiji dan listrik perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, peralihan harus tetap dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran sehingga tercipta spending better.
Judul Tahun Depan, Gas Elpiji 3 Kg Hanya untuk Pemilik Kartu Sembako
Sumber : kompas.com
