Foto: Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Jombang dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang atas Raperda APBD tahun anggaran 2026. (Wahyu/Kabar Jombang).
JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian daerah dan mendorong tata kelola keuangan yang sehat.
Hal itu tercermin dalam penyampaian pandangan umum sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Jombang terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jombang, Kamis (16/10/2025), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya langkah progresif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Fraksi PKB mendorong sinkronisasi antara program Astacita pemerintah pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, serta meminta pemerintah daerah mewaspadai dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Fraksi PKB Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih minim dan perlu ditingkatkan.
Selain itu, PKB juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas BUMD di Jombang. Dari sejumlah BUMD yang ada, baru Bank Jombang yang dinilai menunjukkan kinerja baik.
Fraksi tersebut turut menyoroti isu kemiskinan dan meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data valid serta solusi konkret untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Jawahirul Fuad dari Fraksi PDI Perjuangan, menekankan bahwa belanja modal sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
“Pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Fraksi Golkar, AndiK Purnawan menyoroti pentingnya pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan pelajar di jalur sekolah. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menggencarkan penerapan teknologi pertanian sebagai upaya peningkatan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Jombang.
Sementara itu, M. Ishomuddin Haidar dari Fraksi PPP menilai bahwa pembiayaan defisit masih terlalu mengandalkan penggunaan SILPA dan pinjaman RSUD Jombang.
Sedangkan dari Fraksi PKS–NASDEM, Muhammad Thoyib Faizin menegaskan agar pembiayaan bidang pendidikan tetap diprioritaskan.
“Dana pendidikan tidak boleh dikurangi, baik secara langsung maupun terselubung. Prinsip keberpihakan terhadap dunia pendidikan harus jelas,” tegasnya.
Menanggapi beragam pandangan tersebut, Bupati Jombang, H. Warsubi, S.H.,M.Si., menyatakan apresiasinya terhadap seluruh fraksi yang telah memberikan saran konstruktif demi penyempurnaan RAPBD 2026.
“Pemerintah Kabupaten Jombang akan menanggapi secara positif dan menindaklanjuti setiap pandangan umum fraksi DPRD. Semua masukan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Dengan semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Jombang bertekad melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada kemandirian fiskal, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Leave a Comment