Jombang, Kabarjombang.com -Pemerintah Kabupaten Jombang menyelenggarakan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026 di Aula Bung Tomo, kator Pemkab Jombang pada Selasa (14/01/2025) pagi.
Acara yang diinisiasi Bappeda Kabupaten Jombang ini dihadiri oleh Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang Syaiful Anwar, S.T., M.E., Kepala OPD terkait, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi perempuan, stakeholder pembangunan, dan para insan pers.
Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko, S.T., M.T, menyampaikan orientasi Bappeda saat ini adalah melaksanakan mandat dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui astacita.
Lebih lanjut, Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., menyampaikan saat ini kita semua memasuki momentum baru pasca Pilkada serentak 2024 dan Pilpres 2024 yang bersamaan. Dalam momentum ini, pemerintah pusat menyamakan rangkaian pembangunan baik nasional maupun daerah.
“Berarti ada garis lagi yang ingin kita samakan supaya ada kesinambungan integral terkait perencanaan pembangunan nasional di bumi Indonesia dan titik-titiknya yang dikawal di setiap daerah,” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Terkhusus Kabupaten Jombang, Pj Bupati yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah mengajak seluruh pihak duduk bersama merancang pembangunan yang disinergikan dengan Pemerintah Pusat.
“Teman-teman yang hadir bisa urun rembug dan sampaikan usulan terbaik untuk Jombang. Jombang kedepannya harus punya konsep, Jombang sebagai kota Santri sudah sejauh mana konsepnya dan bagaimana skemanya? ” papar Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Pihaknya berharap, Jombang memiliki brand yang menjadi ikon Kota Santri. Menuju hal itu, pemerintah harus benar-benar melakukan branding.
“Bagaimana fasilitas pendukung kesantrian itu, sarana prasarana dan sebagainya. Bagaimana kita jualan ke luar negeri supaya semua tahu Kota Santri disini,” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Sebagai informasi, pelaksanaan kick off meeting ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan bahwa rancangan awal RKPD harus dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Hal ini sebagai implementasi dari pendekatan teknokratis dan partisipatif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Teman-teman yang hadir bisa urun rembug dan sampaikan usulan terbaik untuk Jombang. Jombang kedepannya harus punya konsep, Jombang sebagai kota Santri sudah sejauh mana konsepnya dan bagaimana skemanya? ” papar Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Pihaknya berharap, Jombang memiliki brand yang menjadi ikon Kota Santri. Menuju hal itu, pemerintah harus benar-benar melakukan branding.
“Bagaimana fasilitas pendukung kesantrian itu, sarana prasarana dan sebagainya. Bagaimana kita jualan ke luar negeri supaya semua tahu Kota Santri disini,” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Sebagai informasi, pelaksanaan kick off meeting ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan bahwa rancangan awal RKPD harus dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Hal ini sebagai implementasi dari pendekatan teknokratis dan partisipatif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Leave a Comment