Foto: Rapat Paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD Kabupaten Jombang, Senin (29/9/2025). Rapat tersebut membahas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. (Wahyu/Kabar Jombang).
JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan arah pembangunan tahun 2026 dengan menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2,6 triliun. Anggaran tersebut diproyeksikan akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
Dari total belanja daerah Rp 2,600 triliun, pemerintah daerah menargetkan pendapatan Rp 2,490 triliun, dengan defisit sekitar Rp 109,56 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto. Sumber utama pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 760,65 miliar, yang didukung retribusi daerah Rp 428,04 miliar dan pajak daerah Rp 314,04 miliar. Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah tercatat Rp 1,730 triliun.
Alokasi belanja diarahkan secara proporsional, meliputi belanja operasi Rp 1,805 triliun, belanja modal Rp 150,06 miliar, belanja tidak terduga Rp 18,19 miliar, serta belanja transfer Rp 626,89 miliar.
Bupati Jombang, H. Warsubi, SH., M.Si menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip spending better, yakni memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Jombang selalu mengedepankan prinsip spending better dalam penganggaran, yaitu meningkatkan kualitas belanja agar hasilnya lebih besar dan bermanfaat luas,” ujarnya ketika mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD Jombang, Senin (29/9/2025).
H. Warsubi, SH.,M.Si menekankan pentingnya alokasi anggaran yang berpihak langsung pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen memenuhi anggaran minimal di bidang pendidikan dan kesehatan, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jombang,” tegasnya.
Kebijakan belanja diarahkan pada program yang berorientasi hasil melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan mekanisme money follows program.
Pemerintah kabupaten Jombang akan memprioritaskan pendanaan program unggulan “Astacita Bupati dan Wakil Bupati Jombang”, serta memperkuat sinergi pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk APBD Provinsi, APBN, dan mitra non-pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Jombang mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp 109,69 miliar serta penerimaan pinjaman daerah Rp 20 miliar untuk menutup defisit anggaran. Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 20 miliar untuk pembayaran pokok utang, struktur Rancangan APBD 2026 tetap dinyatakan berimbang.
Dengan APBD 2026, Pemkab Jombang optimis mampu menghadirkan pembangunan yang lebih merata, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Jombang yang maju dan sejahtera.
Leave a Comment