JOMBANG, KabarJombang.com – DPRD Kabupaten Jombang, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Jombang, pada rapat paripurna.
Paripurna di ikuti oleh seluruh fraksi DPRD dan dipimpin Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi. Hadir juga Wakil Bupati Sumrambah, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jombang.
Ketua DPRD, Masud Zuremi mengatakan, setiap OPD memiliki catatan rekomendasi dari anggota dewan. Baik terkait infrastruktur, kesehatan, kebijakan pemerintah dan lainnya. Di antaranya, terkait banyaknya keluhan masyarakat soal rusaknya insfratruktrur jalan. DPRD minta kepada pemkab untuk segera merespons dengan melakukan langkah cepat.
“Segera lakukan inventarisasi jalan yang menjadi kewenangan. Sehingga akan memudahkan untuk menentukan skala prioritas penggunaan anggaran,” ujarnya, Kamis (21/4/2022).
Dirinya juga meminta agar pihak eksekutif untuk serius terhadap penanganan aset pemda, karena berdasarkan fakta lapangan, sering terjadi masalah terkait pengelolaannya.
”Aset simpang tiga sampai hari ini masih menjadi polemik. Ini menandakan pemda terkesan tidak serius dalam mengurus aset yang berpeluang menimbulkan masalah,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Bupati Jombang, Sumrambah mengungkapkan, paripurna LKPj merupakan bagian dari proses petanggung jawaban terkait pelaksanaan APBD 2021.
“Alhamdullilah sudah ada feedback dari DPRD Jombang. Apa yang menjadi catatan dari dewan akan menjadi pembahasan di pemkab. Kami juga akan melakukan kajian,” bebernya.
Dirinya juga mengatakan akan segera menindaklanjuti masukan DPRD agar lebih baik lagi proses ke depannya.
“Tentu kami terus berupaya melakukan perbaikan agar lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya.
