JOMBANG,KabarJombang.com– Bupati Jombang Mundjidah Wahab telah meresmikan bantuan langsung tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. BLT/BST.
Bertempat di Kantor Pos Jombang, launching tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag. Lingkup Pemkab Jombang, Kasubag. DalOps, Danramil, Camat Jombang dan Lurah Kaliwungu.
Bupati Mundjidah mengatakan, hari ini BST/BLT dari Kemensos tersebut diberikan selama tiga bulan terhitung April, Mei dan Juni.
Bantuan ini akan disalurkan kepada warga Jombang pra sejahtera terdampak Covid-19 yang tiap bulan penerima Rp 600.000.
“Jumlah penerima BST Kemensos di Kabupaten Jombang yang sudah terverifikasi sebanyak 24.100 KK melalui PT POS Indonesia. Selanjutnya pencairan di Desa nanti petugas dari PT Pos akan mendatangi setiap balai desa kemudian disediakan ruang guna untuk jaga jarak (physical distancing) dan diwajibkan memakai masker. Selain itu di setiap desa di sediakan pencuci tangan umum, jadi kita harus tetap mentaati protokol kesehatan,” terangnya, Selasa (12/05/2020)
Mundjidah Wahab juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah menggelontorkan bantuan di tengah Pandemi Corona karena bantuan tersebut dapat membantu masyarakat pra sejahtera.
“Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, aparat TNI/Polri, operator, relawan, jajaran kecamatan, Lurah dan Kades yang sudah berjuang untuk menyalurkan bantuan. Kepada bapak ibu penerima semoga bantuan ini dapat meringankan beban di tengah situasi sulit akibat Covid-19 ini dan dipergunakan sesuai kebutuhan, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir,” tegas Mundjidah.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Jombang Deki Ermawan mengatakan, penyaluran bantuan sosial tunai Kemensos dimulai dari kecamatan Diwek dan Jogoroto dengan sebagian wilayah kecamatan Jombang yang hari ini dipanggil untuk acara launching. “Dan nantinya hari berikutnya diikuti kecamatan Gudo, kecamatan Perak dan kecamatan Bandar Kedungmulyo,” ujarnya.
Jadwal pembagian BLT telah disusun dan dikoordinasikan dengan jajaran pemerintah daerah hingga teknis penerimaan bantuan.
“Tidak bisa berwakil, harus si penerima yang ada di KK yang datang (ibu atau bapak). Kalaupun bapak/ibu nya meninggal bisa diwakili oleh anak atau anggota keluarga lain namun anak tersebut harus juga tercantum dalam KK tersebut,“ pungkasnya
Reporter Justitia
