JOMBANG, KabarJombang.com– Kondisi faktual pemanfaatan lahan di Kabupaten Jombang akan diverifikasi hingga tingkat desa dan kecamatan dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara peta tata ruang dengan penggunaan lahan sebenarnya. Pemkab Jombang telah menyiapkan anggaran penyusunan naskah akademik sebagai tahapan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 yang direncanakan pada 2027.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Imam Bustomi, mengatakan anggaran penyusunan naskah akademik (NA) telah dialokasikan dalam perencanaan tahun anggaran 2027. Setelah Perda APBD ditetapkan, proses penyusunan kajian diharapkan segera dimulai dan selesai pada awal tahun atau paling lambat pertengahan 2027.
“NA-nya sudah kita anggarkan di 2027. Setelah Perda APBD ditetapkan, penyusunan kajian diharapkan langsung berjalan dan selesai pada awal tahun, maksimal pertengahan 2027,” jelasnya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, revisi Perda RTRW diperlukan karena sejumlah ketentuan yang berlaku belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan wilayah dan kondisi pemanfaatan lahan saat ini. Pembaruan mencakup evaluasi zonasi serta pemetaan kembali peruntukan kawasan.
“Penyesuaian zonasi dan peta tata ruang harus berdasarkan kondisi aktual. Karena itu, verifikasi faktual di lapangan menjadi perhatian dan menjadi salah satu poin penting dalam proses pembaruan RTRW,” katanya.
Selain pembaruan zonasi, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi salah satu materi yang akan dikaji. Penentuan kawasan tersebut berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian produktif sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Pemerintah perlu mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik tanah serta pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk memastikan ketepatan penetapannya. Kejelasan data tersebut penting agar kebijakan perlindungan lahan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi petani maupun pemilik tanah.
Rencana pembaruan RTRW sebelumnya telah dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang dalam rapat koordinasi finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 di ruang kerja DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (10/11/2026).
Pembahasan tersebut berkaitan dengan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 34 Tahun 2026 yang memberikan tenggat penyelesaian perubahan Perda RTRW pada 2027.
Melalui revisi, Pemkab Jombang diharapkan dapat menyelaraskan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan investasi dan pembangunan infrastruktur daerah.
“Dengan dukungan data lapangan yang akurat, regulasi tata ruang yang baru diharapkan mampu memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mengurangi potensi konflik akibat ketidaksesuaian antara peta dan kondisi sebenarnya,” pungkasnya.
