JOMBANG, KabarJombang.com – DPRD Kabupaten Jombang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Rabu (11/11/2026).
Meski seluruh fraksi menyatakan persetujuan, sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian legislatif. Di antaranya proyeksi defisit anggaran mencapai Rp66,617 miliar, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, hingga pentingnya pemerataan pembangunan di tingkat desa.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui perwakilannya, Ama Siswanto, fraksi tersebut menilai struktur pendapatan Kabupaten Jombang masih didominasi sumber dana dari pemerintah pusat.
Berdasarkan rancangan APBD 2027, pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp764,83 miliar atau sekitar 32,91 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp2,318 triliun atau 66,99 persen dari total pendapatan daerah.
Ama menilai komposisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan keuangan secara mandiri.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Jombang masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Kami memahami bahwa transfer pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam struktur APBD. Namun, ketergantungan yang terlalu besar harus menjadi alarm bagi kita semua,” ujarnya.
Menurut Ama, peningkatan PAD perlu dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan pendapatan daerah, bukan dengan menambah beban ekonomi masyarakat.
Sejumlah langkah yang dapat ditempuh di antaranya digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), serta pengembangan sumber-sumber ekonomi baru.
“Jangan sampai upaya meningkatkan PAD justru membebani masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, serta menggali potensi ekonomi baru,” tegasnya.
Ia berharap penguatan pendapatan daerah tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang.
Selain persoalan pendapatan, pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Perwakilannya, Rahmad Agung Saputra, meminta pemerintah kabupaten memperbesar perhatian terhadap kebutuhan pembangunan di lingkungan desa, khususnya melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
Menurut Agung, pembangunan daerah semestinya tidak hanya terfokus pada proyek-proyek besar. Kebutuhan masyarakat di lingkungan RT dan RW juga harus mendapat porsi perhatian yang memadai.
“Alokasi bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa sangat diharapkan, terutama untuk pembangunan wilayah desa yang ada di tingkat RT dan RW. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat sekaligus pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, masih banyak kebutuhan dasar di lingkungan permukiman yang membutuhkan dukungan anggaran. Mulai dari pembangunan saluran drainase, pengelolaan sampah, hingga perbaikan jalan kampung.
Di samping pembangunan fisik, Agung juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Satu sisi diperlukan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan pendapatan dengan pembinaan UMKM yang ada di kampung-kampung. Harapannya, upaya tersebut bisa meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera,” tuturnya.
Sementara itu, persoalan kemampuan pembiayaan APBD 2027 menjadi perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Perwakilannya, Mohamad Fauzan, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak keliru dalam memperkirakan sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.
Ia memaparkan, pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.318.798.909.744. Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.385.416.694.224.
Dari perbandingan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp66,617 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan daerah.
Fauzan secara khusus meminta pemerintah kabupaten menghitung secara realistis potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan.
“Atas kondisi tersebut, FPKB mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memastikan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit benar-benar diperhitungkan secara realistis, cermat, berdasarkan kondisi riil, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Fauzan, kehati-hatian dalam memproyeksikan SiLPA menjadi semakin penting di tengah kecenderungan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, apabila nilai SiLPA yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi realisasi, hal tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan program yang telah disusun dalam APBD 2027.
“Jangan sampai proyeksi SiLPA yang tidak sesuai dengan realisasi justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan APBD 2027 dan mengganggu keberlanjutan program pembangunan daerah,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan Raperda APBD 2027 telah selesai. Persetujuan seluruh fraksi menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah menindaklanjuti anggaran tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Hadi berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mempersiapkan pelaksanaan program secara optimal setelah APBD 2027 ditetapkan.
“Pembahasan APBD 2027 sudah tuntas. Setelah disepakati bersama Raperda APBD 2027 menjadi Perda, kami berharap program-program pada 2027 bisa langsung dijalankan dengan baik oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),” pungkasnya.
Dengan disepakatinya Raperda tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan anggaran menjadi program pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus menjaga kondisi keuangan daerah agar tetap sehat di tengah tantangan fiskal tahun mendatang.
