JOMBANG, KabarJombang.com – Ancaman pemangkasan Dana Desa (DD) pada tahun 2027 mendatang berpotensi membayangi pemerintah desa di Kabupaten Jombang. Setelah alokasi anggaran pada 2026 menyusut hingga 67 persen, desa kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian pendanaan yang dikhawatirkan semakin membatasi pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menyusul besarnya alokasi anggaran pemerintah pusat untuk membiayai program strategis nasional (PSN).
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, Supono, mengatakan kemungkinan penurunan Dana Desa pada tahun 2027 masih terbuka. Bahkan, alokasi yang diterima desa tahun depan berpotensi lebih kecil dibandingkan anggaran tahun ini.
“Bisa turun lagi mungkin, karena kegiatan pusat, PSN, sangat luar biasa,” ujarnya.
Ia menuturkan hingga kini, belum ada informasi lanjutan secara resmi mengenai besaran Dana Desa yang akan diterima masing-masing desa pada 2027 mendatang. Para kepala desa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran tersebut.
“Belum ada info sama sekali. Harapannya minimal sama dengan tahun anggaran 2026,” tuturnya.
Potensi pengurangan anggaran menjadi perhatian pemerintah desa karena pemangkasan Dana Desa pada 2026 telah berdampak terhadap perencanaan pembangunan.
Sejumlah program yang sebelumnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) harus ditinjau ulang agar sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Menurut Supono, pemerintah desa perlu melakukan perincian penghitungan kembali terhadap sumber pendanaan yang tersedia. Penentuan program harus dibahas melalui musyawarah desa (musdes) untuk memilah kegiatan yang masih dapat direalisasikan.
Program dengan tingkat prioritas tertinggi akan tetap dilaksanakan. Sebaliknya, kegiatan yang berada pada urutan prioritas kedua dan ketiga berpotensi dihapus apabila anggaran tidak mencukupi.
“Harus kalkulasi ulang sumber pendanaan yang ada. Yang prioritas tetap jalan, nomor dua dan tiga bisa terhapus,” jelasnya.
Keterbatasan anggaran tersebut memunculkan keresahan di kalangan para kepala desa di Kabupaten Jombang. Supono mengungkapkan, sejumlah kepala desa mulai mempertanyakan keberlanjutan pengabdian mereka ketika ruang untuk menjalankan pembangunan semakin terbatas.
Sementara itu, kewajiban administratif pemerintah desa tetap berjalan, termasuk proses penyusunan hingga pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Betul, banyak yang bicara seperti itu, terlebih terkait proses APBDes dan pelaporannya,” ucap Supono.
Ia menilai, besarnya alokasi anggaran untuk program strategis nasional berpotensi membuat pembangunan semakin terpusat dan mengurangi ruang bagi desa untuk berkembang. Ia menyayangkan apabila kebijakan tersebut justru menghambat upaya pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.
“Sehingga tidak akan terwujud membangun Indonesia dari desa, akhirnya membangun Indonesia dari Jakarta,” pungkasanya.
Berdasarkan data alokasi anggaran, Kabupaten Jombang pada 2025 menerima penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 312 miliar untuk seluruh desa.
Namun, pada 2026, jumlah tersebut turun menjadi Rp 102,9 miliar Penurunan mencapai sekitar 67 persen atau berkurang Rp 209 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
