JOMBANG, KabarJombang.com – Dalam debat publik pertama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ballroom Hotel Yusro pada Sabtu (19/10/2024), kedua pasangan calon (Paslon) yaitu Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) dan Warsubi-Salmanuddin Yazid (WarSa) mempresentasikan visi dan misi mereka untuk memimpin Jombang dalam lima tahun ke depan.
Moh. Ulumuddin, Ketua STAI At-Tahdzib Ngoro, memberikan penilaian positif terhadap presentasi gagasan kedua paslon. Menurutnya, Kedua paslon menyampaikan ide-ide dengan baik, namun masyarakat perlu cermat dalam memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan Jombang.
Dalam analisisnya, Ulumuddin menyoroti bahwa gagasan yang disampaikan oleh pasangan WarSa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Gagasan WarSa lebih fokus pada penanganan masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ulumuddin mengkritisi Paslon MuRah yang dinilai lebih banyak memamerkan prestasi masa jabatan mereka.
“Mereka terkesan hanya menunjukkan pencapaian tanpa menyertakan indikator yang jelas. Sebagai petahana, mereka seharusnya bisa menunjukkan hasil yang lebih signifikan dibandingkan daerah lain dengan anggaran serupa. Misalkan membandingkan Jombang dengan kota-kota lain seperti Mojokerto dan Kediri yang lebih maju,” terangnya.
Dalam hal ini, H. Akhmad Kanzul Fikri, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah Kwaron, juga memberikan dukungan terhadap program-program yang diberikan oleh WarSa dengan berfokus pada pengembangan desa.
“Desa adalah unit sosial terkecil yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Meningkatkan kesejahteraan desa adalah langkah penting,” ungkapnya.
Kanzul Fikri menambahkan bahwa desa sering menjadi pusat produksi pangan dan sumber daya alam yang menopang kehidupan perkotaan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jombang.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan infrastruktur dan akses layanan publik di desa, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
“Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh,” paparnya.
Namun, kritik juga muncul terkait realistisnya program-program WarSa, terutama mengenai rencana anggaran 1 milyar per tahun untuk desa dan 5 juta per tahun untuk setiap RT.
“Pertanyaannya, apakah anggaran tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan?. Mengingat pentingnya program prioritas yang tidak mengorbankan sektor-sektor sosial lainnya,”ujarnya.
Gus Fikri menegaskan bahwa penting untuk tetap memperhatikan aspek-aspek fundamental seperti pemberantasan korupsi, perbaikan birokrasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup semua aspek, tidak hanya terfokus pada satu program saja. Dengan harapan agar pemerintah yang terpilih dapat mengelola anggaran dengan bijak dan merata,” pungkasnya.
