JOMBANG, KabarJombang.com – Subsidi pupuk merupakan bagian penting dari upaya peningkatan produksi pangan nasional. Namun, sejumlah masalah klasik masih terus menghantui para petani di Jombang.
Meskipun Pemerintah Pusat telah menambahkan anggaran sebesar Rp 14 Triliun untuk kebutuhan pupuk subsidi tahun 2024, namun petani di Kabupaten Jombang masih merasakan dampak yang kurang positif.
Banyak di antara mereka yang mengeluh karena tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, bahkan ada yang namanya dihapus dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) meskipun telah menyertakan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan luas lahan yang dikelolanya.
Hario (53), seorang petani dari Dusun Kandangan, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, mengungkapkan kekecewaannya, karena pada tahun sebelumnya ia bisa mendapatkan pupuk subsidi. Tapi tahun ini malah ia tidak dapat.
“Padahal saya sudah menyerahkan KTP ke Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), tapi tetap tidak dapat, malahan dicoret dari data,” ungkapnya.
Tidak hanya Hario, banyak petani lainnya juga merasa terpukul karena keterbatasan jatah pupuk subsidi dari pemerintah. Terutama setelah masa tanam padi saat ini, di mana para petani sangat membutuhkan pupuk.
Sakip (55), petani dari Dusun Klagen, Desa Kepuhkembeng, bahkan terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi.
“Ya mau bagaimana lagi mas, sudah musim tanam padi sejak seminggu lalu, dan ini waktunya memupuk. Tapi saya tidak dapat subsidi sehingga harus terpaksa beli non subsidi,” keluhnya.
Seorang petani milenial asal Peterongan Prayoga (23) juga mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap pengurangan jatah pupuk subsidi untuk petani.
“Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi, masalah subsidi pupuk ini terus-menerus terulang dari dulu. Kasihan petani yang menggantungkan hidupnya dari sawah,” ujarnya.
Menurutnya, perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan petani adalah PPL, jadi PPL harus bisa menjelaskan kepada petani dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh petani untuk disampaikan ke pimpinannya.
Menurutnya, peran PPL sangat penting dalam menjembatani hubungan antara petani dan pemerintah. “PPL harus cerdas dan dapat merespons kebutuhan serta keluh kesah dari para petani,” tambahnya.
Sementara itu setelah dikonfirmasi oleh Kabar Jombang M. Rony, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang pada Senin (22/1/2024) mengatakan, dirinya akan segera menelusuri dan mencari tau data yang dimaksud.
“Akan segera saya telusuri data tersebut dan dana Rp 14 Triliun itu masih baru direncanakan,” pungkasnya. (Kevin Nizar)
