JOMBANG, KabarJombang.com – Kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Hadi Tjahjanto serahkan sertifikat tanah ke masyarakat.
Kedatangan Menteri ATR/Kepala BPN di Kabupaten Jombang, Kamis (06/07/2023) didampingi Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Anggota Forkompinda Kabupaten Jombang.
Sebagai informasi, menteri ATR/BPN sendiri memiliki tugas mendaftarkan tanah masyarakat, aset instansi pemerintah serta badan hukum, dan organisasi keagamaan dengan harapan seluruh bidang tanah terdaftar hingga terwujud Indonesia Lengkap.
Karena itu, kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Kabupaten Jombang juga dalam rangka memastikan Pendaftaran Tanah Masyarakat, Aset Pemerintah, dan Tanah Wakaf berjalan baik.
Dalam kunjungan kerjanya ini, mantan Panglima TNI ini kemudian menuju Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
Menteri yang didampingi Bupati Mundjidah Wahab langsung menyerahkan sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 11 warga Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara door to door, yang bertujuan agar Menteri ATR/Kepala BPN dapat berdialog dan mendengar langsung cerita masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta memastikan tidak ada pungli.
Selepas dari Desa Dukuh Klopo, Bupati Jombang Mundjidah Wahab bersama Menteri ATR/Kepala BPN dan rombongan juga bertemu dengan Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang.
Acara diawali dengan penyerahan sertifikat secara simbolis, yakni 8 sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Jombang oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto kepada Bupati Jombang Mundjidah Wahab.
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Kabupaten Jombang.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan, dalam penyerahan sertifikat aset ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah/aset instansi.
Terlebih tanah-tanah tersebut akan diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat Jombang seperti Pasar Baru Jombang, Areal Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Jalan.
“Terkait pendaftaran tanah aset, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo bahwa penertiban administrasi tata kelola aset instansi untuk menghindari terjadinya konflik antar warga dengan pemerintah atau warga dengan BUMN. Ini adalah Program Revolusioner,” ucapnya.
“Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menjaga asetnya masing-masing, serta memanfaatkannya dengan baik,” katanya menambahkan.
Masih kata Hadi, untuk menjadi kota yang lengkap, tentunya harus diawali dengan desa yang lengkap juga. Karena itu, pihaknya saat ini sedang mengejar target 300 ribu sertifikat.
“Untuk menjadi kota lengkap harus diawali dengan desa lengkap. Oleh sebab itu untuk mengejar kekurangan target 300 ribu sertipikat harus diawali dengan pendaftaran peta bidang,” jelasnya.
“Saya minta tanah kas desa juga bisa disertifikatkan. Ini adalah aset. Saya sangat bersyukur para Kepala Desa di Kabupaten Jombang sangat mendukung program ini, sehingga dapat segera terwujud Desa Lengkap”, pungkasnya.
