JOMBANG, KabarJombang.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang menggelar Forum Konsultasi Publik, Selasa (22/11). Acara yang digelar di Ruang Pertemuan Bung Hatta RSUD Jombang itu bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat guna peningkatan pelayanan.
Pada kegiatan ini, sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Jombang dilibatkan untuk memberikan saran dan masukan. Mereka di antaranya berasal dari Puskesmas, perwakilan pemerintah kecamatan, Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, organisasi profesi di bidang kesehatan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta sejumlah media massa.
Acara Forum Komunikasi Publik ini dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Jombang, Dr dr Ma’murotus Sa’diyah Mkes.
Direktur RSUD Jombang, Dr dr Ma’murotus Sa’diyah Mkes mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan salah satunya sebagai pedoman penyusunan pelayanan publik untuk tahun yang akan datang.
“Dengan mengundang stakeholder untuk menjaring, identifikasi masalah, masukan. Kemudian dengan itu kita nanti bisa menyusun standar pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat,” kata dia.
Pada sesi tanya jawab peserta sangat aktif untuk memberikan masukan-masukan baik dari sisi pelayanan tenaga kesehatan maupun lainnya.
Berbagai masukan diberikan kepada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Jombang Jawa Timur. Masukan itu berasal dari para stakeholder. Tujuannya, agar pelayanan rumah sakit pelat merah di Jombang itu semakin prima. Masukan itu diantaranya soal digitalisasi, soal pelayanan yang ramah, serta beberapa fasilitas di RSUD yang masih perlu pembenahan.
Binti Rohmatin, salah satu wartawan senior mengungkapkan, RSUD Jombang perlu melakukan digitaliasi seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya digitalisasi tersebut pelayanan bisa semakin cepat.
“Memang RSUD Jombang sudah melakukan langkah awal, semisal antrean yang dilakukan secara online. Sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Namun masih banyak pelayanan yang perlu dilakukan secara digital,” ujar Binti.
Hal senada juga diungkapkan M Fatoni, peserta FKP lainnya. Menurut Fatoni, keramahan pegawai RSUD Jombang sangat diperlukan. Karena selama ini rumah sakit merupakan jasa pelayanan. Semisal soal pembayaran yang masih terpisah di beberapa poli. Sehingga pengunjung harus bolak-balik. Tentu saja, kondisi itu tidak efektif.
“Yang perlu pembenahan ke depan juga masalah parkir yang ada di RSUD Jombang. Lokasi parkir masih semrawut. Kapasitasnya juga minim. Apalagi ketika ada kendaraan yang keluar-masuk dari rumah sakit. Jadi perlu ada rekayasa lalu lintas. Menurut saya, RSUD, Dinas Perhubungan, serta legislatif, perlu duduk bersama untuk membahas masalah ini,” kata Fatoni.
FKP yang digelar RSUD Jombang ini berjalan cukup dinamis. Acara berlangsung hingga tiga jam lebih. Masing-masing stakeholder yang diundang memberikan masukannya. Mulai soal pelayanan medis, pelayanan administrasi, hingga fasilitas yang perlu pembenahan.
Selain dari unsur media, FKP juga menghadirkan sejumlah Kapus (Kepala Puskesmas) yang ada di Jombang, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta tokoh masyarakat.
“Berbagai masukan tersebut kita jadikan pijakan untuk pelayanan publik ke depan,” ujar Direktur RSUD Jombang DR dr Ma’murotus Sa’diyah MKes.
Ning Eyik, panggilan akrab DR dr Ma’murotus Sa’diyah MKes, menambahkan, tujuan FKP adalah untuk menyusun pedoman pelayanan publik.
Ning Eyik menambahkan, soal digitalisasi memerlukan proses panjang. Namun demikian RSUD Jombang sudah mulai menyusun rencana itu. Semisal, soal mekanisme antrean obat yang akan dilakukan secara online. Bahkan obat tersebut diantar langsung ke rumah pasien. Dalam program itu, RSUD Jombang menggandeng ojek online. Sehingga pasien tidak perlu antre, tapi obat tersebut langsung diantar ke rumah. Program ini rencananya kita launching Januari mendatang,” ujarnya.
Direktur RSUD Jombang yang akrab disapa Ning Eyik menambahkan, jika pihaknya tidak melakukan komunikasi dengan masyarakat ataupun stakeholder, maka standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh RSUD Jombang menjadi kurang tepat sasaran.
“Masukan tadi akan kita bawa ke rapat struktural, untuk penyusunan standar pelayanan publik, kemudian untuk perencanaan program tahun berikutnya,” tutup Direktur RSUD Jombang.
Sementara itu, dr Feri Dewanto selaku Kasubbag Humas RSUD Jombang sekaligus ketua pelaksana FKP mengatakan, Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terhadap layanan RSUD Jombang.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan atau aspirasi dari masyarakat. Kegiatan FKP digelar setiap tahun dan bertujuan untuk dapat meningkatkan layanan RSUD Jombang melalui aspirasi yang masuk”, ujar Feri.(*)
