Proyek Rubuha Disperta Jombang Molor, FRMJ Minta Putus Kontrak

Joko Fattah Rochim, Ketua LSM FRMJ. (Foto: Daniel).
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Proyek rumah burung hantu (Rubuha) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, sejak awal tidak beres. Hal itu dikatakan Ketua LSM FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang) Joko Fattah Rochim, Selasa (15/12/2020).

Dikatakan Joko Fattah, bahwa proyek Dinas Pertanian Jombang itu, bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa adanya dugaaan tim banggar yang bermain.

Baca Juga

“Salah satunya ya Rubuha ini, sebelum proyek dikerjakan harus ada kajian lebih dulu. Harga senilai Rp 9,4 juta dengan kondisi fisik yang tidak beres, sekelas tempat tak permanen itu harganya tak masuk akal,” ungkapnya.

Terkait adanya pekerjaan molor, Ketua FRMJ ini sebut sudah ada sejak dulu. Pihaknya mempertanyakan bagiamana kinerja dari konsultan pengawas. Fattah mendesak supaya membuat surat teguran untuk CV yang telah memenangkan tander.

“Adanya ketidakberesan itu, harus ada rekomendasi konsultan pengawas kepada pihak PPK. Kemudian PPK nanti dilanjutkan ke pihak inspektorat untuk penyigapan jika memang ada ketidakberesan, atau di luar RAB. Terlihat dari pondasi besi yang nggak masuk akal itu sudah di luar RAB,” tegasnya.

Menurutnya, harus ada tindakan tegas dari Disperta untuk melakukan putus kontrak, dan tidak bisa dilanjutkan. Fattah menyebut adanya permainan dan adanya Banggar, terlebih diketahui pemenang lelang adalah suami dari anggota dewan.

“Kami nggak bicara denda, terlalu enak itu telat didenda kok sama kayak denda masker saja. Itu bisa dijadikan adendum, tapi adendum waktu. Adendum waktunya diajukan, kalau nggak bisa ya sudah, harus diputus kontrak dan harus diperiksa, ini uang negara dan uang rakyat,”tambahnya.

Terlebih Fattah juga menekankan supaya pihak kejaksaan tegas dalam menangani persekongkolan yang ada pada oknum-oknum tertentu. Sedangkan untuk permasalah molornya waktu. Pihaknya menekankan untuk segera melakukan pemutusan kontrak kerja karena menilai pekerjaan proyek tidak beres dengan nilai anggaran yang tinggi.

“Kepala dinas ini dipaksakan sebagai boneka orang orang dalam. Titipan siapa? Kok bisa di pertanian padahal bidangnya beliau di pendidikan. Ini beliau ditumbalkan untuk sekelompok golongan di Kabupaten Jombang,” pungkasnya. (Daniel)

 

 

 

 

 

 

Iklan Bank Jombang 2024

Berita Terkait