JOMBANG, KabarJombang.com – Beredarnya postingan foto kegiatan Musancab Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) menggunakan beberapa gedung sekolah di Jombang, serta tidak menerapkan protokol kesehatan (Prokes), disorot Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), Aan Anshori.
Ia menilai kegiatan Musancab (Musyawarah Anak Cabang) GPK Jombang di tingkat Kecamatan yang menggunakan gedung sekolah, sangatlah tidak etis. Mengingat, GPK merupakan organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurutnya, fasilitas pendidikan harusnya difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya, netral dan tidak ada keterlibatan politik di dalamnya.
“Menurut saya, gedung sekolah yang digunakan kegiatan partai politik itu tidak etis. Karena sekolah itu seharusnya netral. Kalaupun mereka harus bersinggungan dengan partai politik itu harus sesuai dengan aturan dan lain sebagainya,” ujar Aan kepada KabarJombang.com melalui voice yang dikirimnya lewat Whatsapp-nya, Senin (16/11/2020).
Aan juga mempertanyakan, mengapa harus memilih gedung sekolah yang dijadikan lokasi Musancab, bukan memilih tempat lain yang netral. Seharusnya, kata Aan, GPK Jombang mengkaji lebih dulu penggunaan fasilitas pendidikan untuk kegiatan Musancab. Karena mafhumnya, Musancab merupakan wadah untuk proses politik di tingkat kecamatan.
“Apa mereka tidak memiliki gedung sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepartaian? Toh GPK ini kan sayapnya PPP. Mereka punya gedung sendiri di wilayah sebelahnya taman makam pahlawan (TMP). Kenapa tidak memakai di situ saja?,” singgungnya.
Dan kegiatan seperti itu, menurut Aan, menimbulkan preseden buruk kalau digunakan pada sekolah-sekolah tertentu. Dan publik, akan memberikan penilaian jika sekolah tersebut tidak lagi netral. Selain itu, tidak memberikan rasa nyaman terhadap orang-orang stakeholder di sekolah yang belum tentu terafiliasi dari partai tersebut.
“Bagi saya itu merupakan contoh yang tidak perlu dilanjutkan, malu lah. Masak partai yang ketuanya menjadi Bupati, kemudian tidak memberikan contoh yang baik. Malu pada partai-partai lain. Ini jangan sampai terjadi lagi,” paparnya.
Atas kejadian itu, lanjut Aan, Ketua PPP Jombang yang kini menjabat Bupati Jombang, harus turun tangan dan melarang untuk melaksanakan Musancab menggunakan gedung sekolah. Bukan sebaliknya.
“Mentang-mentang jadi Bupati, orang dari PPP merasa bebas dan bisa melakukan apa saja semaunya. Termasuk kegiatan menggunakan gedung sekolah itu sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan partai politik,” kata Aan yang mengaku resah atas kejadian ini.
Baca Sebelumnya: Beredar Foto Musancab GPK Gunakan Gedung Sekolah di Jombang, Juga Abaikan Prokes?
