JOMBANG, (kabarjombang.com) – Keberpihakan Bupati Nyono Suharli terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat kian menjadi tanda tanya besar, dengan keberadaan ritel modern seperti Indomaret – Alfamart yang masih terus menyerbu Kota Santri.
Terbaru, Indomaret kembali muncul di jalan Kapten Tendean, Desa Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang.
Terkait hal tersebut, Ketua Lingkar Desa Indonesia (LIDI) Earliyanto menyayangkan sikap Pemkab Jombang, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Jombang yang masih terkesan longgar dalam memberikan izin baru beroperasinya ritel modern tersebut.
“Bupati Jombang seakan tutup mata terhadap kondisi ekonomi rakyat dengan terus saja memuluskan izin ritel modern baru. Ini sangat ironis, mengingat ekonomi rakyat sedang sekarat seperti saat ini,” tandasnya, Kamis (31/3/2016).
Early menambahkan, serbuan ritel modern tersebut sangat berdampak bagi pelaku usaha toko pracangan (kelontong) yang banyak gulung tikar. Padahal, usaha tersebut telah menjadi mata pencaharian mereka secara turun temurun.
“Seperti salah satu toko di perempatan Desa Sengon yang dulu cukup besar, kini bangkrut dan terpaksa dijual setelah diserbu tiga ritel modern. Belum toko-toko di lokasi lain,” bebernya.
Atas kondisi tersebut, dia mendesak agar Pemkab Jombang segera melakukan moratorium ijin ritel modern. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan, lanjut Early, sama halnya ekonomi rakyat dimatikan secara struktural dan sistematis.
“Toko kelontong milik rakyat dengan modal minim dipaksa bersaing dengan kapitalis dengan modal dan jaringan besar. Harusnya, DPRD Jombang segera memanggil dan mendesak Kepala BPPT menghentikan permohonan izin baru ritel modern,” tandasnya.
Tidak hanya itu, tambah Early, DPRD dan Pemkab Jombang harus mendata ulang terkait izin yang sudah kadaluarsa. “Kalau perlu, izin yang sudah kadaluarsa jangan diperpanjang lagi. Disini kita bisa mengukur, apakah Pemkab Jombang ini pro rakyat atau sebaliknya,” pungkasnya. (rief)
