JOMBANG, KabarJombang.com- Dengan maraknya peredaran surat rahasia dari partai PDIP terkait rekrutmen koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, M Saleh sebagai lembaga yang menaungi program Kemensos dengan anggaran Rp 37,4 triliun itu mengatakan, tidak ada kuota dalam rekrutmen tersebut.
Menurutnya, di Jombang belum ada informasi adanya surat tersebut. Dikatakan, dia konfirmasi ke bidang itu, jika Kabupaten Jombang tidak masuk dalam kuota tersebut.
“Di Jombang tidak ada surat atau info apapun mengenai rekrutmen tersebut. Karena Jombang untuk Korkab (koordinator kabupaten) PKH formasi masih lengkap, “ujar M Saleh kepada kabarjombang.com Rabu (5/8/2020).
Saat ditemui di kantornya, Saleh mengatakan, jika ada perubahan mengenai hal tersebut. Maka ada informasi yang akan diterima Dinsos mengenai mekanisme dan segala hal yang mengatur tentang rekrutmen korkab PKH.
“Terkait rekrutmen tersebut, formasi PKH di Kabupaten Jombang baru disusun, dan masih lengkap yang sudah berjalan belum setahun,”jelasnya.
Lebih Lanjut M Saleh mengatakan, rekrutmen Korkab, adalah Kemensos yang berwenang untuk melakukan proses rekrutmen itu. Dinsos Kabupaten hanya memberikan pendampingan, pembinaan, sampai pada tahap evaluasi.
“Itu adalah program Kemensos, Dinsos melakukan pendampingan, pembinaan, dan evaluasi pada keluarga miskin yang sesuai dengan SOP nya sendiri, ” jelasnya.
Jika nantinya, rekrutmen korkab PKH akan dibuka di Kabupaten Jombang, Saleh mengatakan, dalam rekrutmen itu yang menjadi nilai acuan adalah kinerja, profesionalitas, dan kompetensi yang menjadi tolak ukur dari rekrutmen tersebut.
Disinggung mengenai pernyataan Menteri Sosial Juliari Batubara yang mengklaim posisi itu terlarang untuk anggota partai politik, Saleh memberikan tanggapanya.
“Setiap kinerja dari seseorang harus objektif dan profesional, terlepas backgroundnya apa. Dan saya untuk menjawab hal itu, saya keluar dari hal itu. Saya tidak berkomentar apapun dan bukan ranah saya tentang hal itu,”pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPC PDIP Jombang melalui Wakil Ketua Bidang Organisasi Bahan Bela Binanda memberikan tanggapan atas beredarnya surat rahasia berisi instruksi DPP PDIP terkait rekrutmen koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) di kabupaten/kota.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Jombang Bahana Bela Binanda mengatakan tidak ada yang aneh dengan surat tersebut, karena surat itu berisi informasi terbuka.
“Itu surat terbuka, infonya juga terbuka. Jadi siapa saja berhak tahu mengenai informasi tentang lowongan tersebut,” tegasnya kepada kabarjombang.com, Selasa (4/8/2020).
Bela mengatakan sudah menjadi tugas pengurus partai yang di daerah untuk menyampaikan informasi apapun dari pusat kepada daerah.
“Itu surat dari pusat memberitahukan akan ada lowongan koordinator PKH kabupaten/kota. Nah, terkadang yang di daerah belum semuanya menerima info mengenai itu, makanya terbit surat itu yang akan diteruskan pada kader-kader di daerah,” jelasnya.
